Berita

Berkaca Peristiwa Gempa Palu, BMKG Gencarkan Sekolah Lapang Gempabumi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar Sekolah Lapang Gempa bumi (SLG) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, 8-9 Juni 2021. SLG digelar dengan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan Covid-19.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan SLG yang digelar di Kabupaten Malang sebagai bentuk respon kerawanan gempa dan tsunami di wilayah ini. Gempabumi di wilayah ini, kata dia, dipengaruhi keberadaan sesar lokal di antaranya, Sesar Waru, Sesar Blumbang, Sesar Surabaya, dan lain-lainnya.

Dwikorita menyontohkan, rujukan penelitian penting untuk mengantisipasi kerusakan dan jatuhnya korban jiwa. Dulu, kata dia, Prof. J.A. Katili pada tahun 1970 mengingatkan pemerintah untuk tidak membangun ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Alasannya, terdapat patahan aktif pada teluk itu.

Setelah rujukan itu, pada tahun 2000, pakar BMKG Dr. Jaya Murjaya memetakan zona rawan tsunami di Palu. Akademisi dari UGM dan tim dari Selandia Baru akhirnya menggelar pelatihan semacam Sekolah Lapang Gempa di Palu.

"Tapi sampai tahun 2010 program itu berhenti, tidak terjadi satu kali pun (gempa dan tsunami)" ucap Dwikorita.

Tapi, pada tahun 2018, tiba-tiba Palu benar-benar terkena dampak gempa dan tsunami. "Jadi poin inilah yang menjadikan pelajaran yang sangat mahal bagi saya, juga para pemangku kepentingan tentang mitigasi bencana. Semua itu sia-sia karena tidak ada keberlanjutan," kata dia.

Menurut Dwikorita, gerakan-gerakan mandiri untuk masyarakat menjadi sangat penting. Misalnya dengan pelatihan dan membuat peta bahaya tsunami. "Jadi kalau misalnya, tidak ada perhatian pemerintah, bekal peta itu saja disusun lalu buatlah jalur evakuasi bersama-sama warga dusun," ucap dia.

Selain itu, Dwikorita juga mengajak masyarakat secara bersama-sama menyusun rencana kedaruratan. Terutama generasi milenia untuk menyusun rencana kedaruratan ini.

"Rencana kedaruratan kalau sewaktu-waktu terjadi gempa, apa yang harus dilakukan, siapa melakukan apa, termasuk lansia. Maksudnya ada lansia, ada wanita hamil, ada kaum difabel," kata dia.

Dwikorita menyebut, SLG dalam rangka menyiapkan rencana kedaruratan, penyusunan peta, hingga simulasi. Dia juga mengajak masyarakat yang mengikuti pelatihan SLG untuk menginstalasi aplikasi ponsel yang disiapkan BMKG.

"Jadi poinnya itu harus disiapkan, siapapun pemimpinnya mohon di desa, dusun, jangan berubah, itu jadikan budaya, jangan tergantung siapa yang memimpin," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Malang, Didik Gatot Subroto mengakui kerawanan gempa dan tsunami di wilayahnya. Dia menyebut hampir semua pantai di Kabupaten Malang rawan terhadap tsunami.

"Untuk itu kami meminta Stasiun Geofisika Malang untuk tidak direlokasi karena pihak pemkab sudah menyiapkan lahan," ucap Didik.

Didik juga mengapresiasi keterlibatan TNI/Polri dalam penanganan bencana dan mendukung kegiatan SLG ini. Dia juga berharap BMKG memasang Early Warning System (EWS) di Kabupaten Malang untuk evakuasi.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Sri Rahayu mengatakan mendukung SLG agar masyarakat mengetahui mitigasi kebencanaan. Dia mengakui proses mengedukasi masyarakat sulit dan membutuhkan proses panjang.

Dia berharap SLG dapat dilaksanakan di daerah-daerah lainnya. "Kepolisian, TNI, BPBD, bersama-sama bekerja sama dengan harapan dapat membuat langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi kepanikan," ucap Sri.

SLG di Kabupaten Malang diikuti sebanyak 45 orang. Para peserta terdiri dari BPBD, media masa, perangkat desa, TNI/Polri, dan organisasi masyarakat.

BMKG berharap dengan SLG ini masyarakat Kabupaten Malang dan, khususnya warga Desa Tambakrejo, menjadi komunitas siaga tsunami sebagai bagian dari upaya pengajuan Tsunamy Ready Community di level Internasional (UNESCO).