Kembali ke Siaran Pers

Informasi Prakiraan Hilal Saat Matahari Terbenam Tanggal 28 Oktober 2019 M (Penentu Awal Bulan Rabi’ul Awal 1441 H)

18 October 2019

Iswanudin

Siaran Pers

Informasi Prakiraan Hilal Saat Matahari Terbenam Tanggal 28 Oktober 2019 M (Penentu Awal Bulan Rabi’ul Awal 1441 H)

Keteraturan peredaran Bulan dalam mengelilingi Bumi, dan Bumi dengan Bulan dalam mengelilingi Matahari memungkinkan manusia untuk mengetahui penentuan waktu. Salah satu penentuan waktu adalah penentuan awal bulan Hijriah yang didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Penentuan awal bulan Hijriah ini sangat penting bagi umat Islam dalam penentuan awal tahun baru Hijriah, awal bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai institusi pemerintah salah satu tupoksinya adalah memberikan pelayanan data tanda waktu dalam penentuan awal bulan Hijriah. Untuk itu, BMKG menyampaikan informasi Hilal saat Matahari terbenam, pada hari Senin,       tanggal  28 Oktober 2019 M sebagai penentu awal bulan Rabi’ul Awal 1441 H.

Informasi yang disampaikan meliputi :

  1. Waktu Konjungsi (Ijtima’) dan Waktu Terbenam Matahari
  2. Peta Ketinggian Hilal
  3. Peta Elongasi
  4. Peta Umur Bulan
  5. Peta Lag
  6. Peta Fraksi Illuminasi Bulan
  7. Objek Astronomis Lainnya yang Berpotensi Mengacaukan Rukyat Hilal
  8. Data Hilal saat Matahari Terbenam untuk Kota-kota di Indonesia

Klik tautan ini jika PDF di atas tidak muncul.

Siaran Pers Lainnya

Kepala BMKG: Peringatan Dini Tak Boleh Padam karena Bergantinya Pemimpin

Kepala BMKG: Peringatan Dini Tak Boleh Padam karena Bergantinya Pemimpin

BMKG Apresiasi Inisiatif UGM dan Telkom, untuk Perkuat Sistem Peringatan Dini Tsunami Nasional

BMKG Apresiasi Inisiatif UGM dan Telkom, untuk Perkuat Sistem Peringatan Dini Tsunami Nasional

Kepala BMKG Tegaskan Komitmen STMKG Cetak SDM Unggul Berdaya Saing Global di Hadapan Komisi V DPR RI

Kepala BMKG Tegaskan Komitmen STMKG Cetak SDM Unggul Berdaya Saing Global di Hadapan Komisi V DPR RI