Transformasi Digital, BMKG Dorong Pemanfaatan AI untuk Ketangguhan Bencana Nasional

Jakarta, 26 November 2025 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk mempercepat analisis, prediksi, dan respons bencana di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menjadi narasumber pada Sesi Klaster Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dalam dialog multipihak “Towards a Smart Governance” yang digelar Kemenko PMK di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Faisal menyampaikan bahwa percepatan transformasi digital kini menjadi keharusan, mengingat tantangan iklim dan kebencanaan semakin kompleks. Fenomena global seperti El Niño, La Niña, Indian Ocean Dipole, hingga monsun dan angin lokal bergerak dinamis dan melibatkan jutaan data yang harus dibaca setiap detik.

“Tentunya BMKG menerapkan AI, menggunakan machine learning dan deep learning agar dapat membaca semua fenomena itu, kemudian memberikan informasi yang tepat, akurat, dan real-time di lokasi spesifik di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Saat ini BMKG mengoperasikan 191 stasiun serta lebih dari 10.800 Alat Operasional Utama (Aloptama), yang menghasilkan data masif setiap harinya. Teknologi AI memungkinkan BMKG mengolah semua data tersebut menjadi peringatan dini cuaca ekstrem, analisis gempa bumi, hingga prediksi iklim musiman tanpa bergantung pada metode manual yang memakan waktu.

“Tidak mungkin kita menganalisis semuanya secara konvensional. Karena itu, teknologi dipakai agar informasi yang kita hasilkan mudah dipahami masyarakat dan dapat memicu aksi nyata,” tambah Faisal.

Ia menjelaskan bahwa kekuatan utama AI BMKG terletak pada database historis lebih dari 30 tahun, meliputi suhu, kelembapan, arah angin, intensitas hujan, dan parameter atmosfer lainnya. Data ini menjadi fondasi untuk memprediksi pola bahaya dengan presisi tinggi. 

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa penerapan AI di BMKG kini telah mendukung berbagai sektor strategis nasional, antara lain:

• Kesehatan: BMKG dan Kemenkes dapat memprediksi zona rawan DBD hingga satu minggu ke depan. Sistem berbasis AI ini telah diterapkan di Jakarta, Bali, dan Yogyakarta. 
• Pertanian: Petani dapat menanyakan waktu tanam ideal berdasarkan lokasi hingga akurasi 3 km. Rekomendasi AI membantu menyelaraskan waktu tanam untuk mencegah hama dan gagal panen. 
• Logistik dan Transportasi: AI membantu BMKG dalam memantau cuaca sepanjang jalur distribusi pangan sehingga pergerakan logistik lebih aman dan efisien. 

Begitupun dengan layanan BMKG lainnya, termasuk dukungan operasi modifikasi cuaca di wilayah rawan bencana, pemantauan kualitas udara, hingga penyusunan rekomendasi green building bersama KemenPU.

Selain teknologi, Faisal menegaskan bahwa penyampaian informasi hingga tingkat daerah merupakan bagian krusial dalam sistem peringatan dini. Melalui jaringan koordinator di 38 provinsi, BMKG berkomunikasi intensif dengan pemda, BPBD, Pusdalops, TNI/Polri, hingga tokoh masyarakat. 

“BMKG berada di hulu menyediakan early warning, tetapi early action dilakukan bersama banyak sektor. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci agar setiap peringatan BMKG benar-benar berujung pada keselamatan masyarakat,” tegas Faisal.

Sesi ini juga menghadirkan Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Harkunti Pertiwi Rahayu, yang menyoroti pentingnya penyelamatan inklusif dan last mile delivery informasi bencana.

Ketua Umum KORIKA, Hammam Riza, turut memaparkan pentingnya percepatan pengolahan data dan pemanfaatan AI untuk menghasilkan insight yang mendukung pengambilan keputusan penanggulangan bencana.

Di sisi lain, Menteri Koordinator PMK, Pratikno, dalam sambutannya menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi menjadi tantangan serius, lebih dari 3.000 kejadian per tahun, dengan 90 persen di antaranya terkait cuaca. Karena itu, BMKG menjadi pilar penting dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional.

“BMKG sangat penting untuk memprediksi cuaca, melakukan intervensi seperti modifikasi cuaca, dan mendukung mitigasi nasional. Tidak satu pun lembaga bisa menghadapi bencana sendirian,” ujarnya.

Sekretaris Kemenko PMK, Imam Machdi, menambahkan bahwa dialog multipihak ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan di tengah disrupsi AI. Acara yang diikuti sekitar 150 peserta dari pemerintah, akademisi, industri, masyarakat sipil, dan media ini juga membahas arah transformasi kelembagaan 2026 menuju smart governance berbasis data dan prinsip human-centered AI.

“Keberagaman peserta diharapkan dapat menghasilkan diskusi yang kaya dan konstruktif,” ujarnya.

Forum ini diharapkan memperkuat transformasi digital pemerintahan dan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif. Melalui kolaborasi lintas sektor, pembangunan manusia dan kebudayaan nasional ditargetkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berdaulat di tengah perkembangan kecerdasan artifisial.