RDP Lanjutan Mengenai Pembahasan Penetapan Perubahan Program dan Alokasi Anggaran RAPBN P TA 2016

Jakarta, Sejumlah mitra kerja Komisi V DPR RI seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BMKG, BASARNAS,BPWS dan BPLS memenuhi undangan rapat dengar pendapat dari Komisi V DPR-RI yang diselenggarakan di ruang Rapat Kerja Komisi V dengan agenda Pembahasan penetapan program dan alokasi anggaran Lembaga/Badan mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN-P TA 2016.

Pada RDP sebelumnya (14/06/2016) Komisi V DPR RI menyatakan kerpihatinannya dengan adanya pemotongan/penghematan anggaran para mitra kerjanya. Komisi V DPR RI beranggapan dengan adanya penghematan tersebut berakibat terhadap kinerja dan pelayanan masyarakat, maka dari itu Komisi V DPR RI akan memperjuangkan melalui Badan Anggaran DPR RI agar tidak ada penghematan anggaran terhadap para mitra kerjanya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, dalam hal ini BMKG dan BASARNAS.

Untuk menindaklanjuti perihal penghematan anggaran para mitra kerjanya tersebut, Pimpinan rapat Fahry Djemi Francis, pada Senin (27/6/2016) memaparkan kembali sejumlah anggaran K/L yang telah diajukan kepada Badan Anggaran, dan mereview anggaran yang terkena penghematan dari Pemerintah.

Hasil dari review dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi V DPR RI merekomendasikan agar rencana anggaran tambahan sebesar 500 Milyar untuk Kementerian PDT dialokasikan untuk menutup anggaran BMKG dan BASARNAS.

Sisa anggaran sebesar 249 Milyar yang telah digunakan untuk menutup kekurangan anggaran BMKG yang terkena penghematan sebesar 158,9 Milyar dan BASARNAS 93,5 Milyar akan dikembalikan oleh Komisi V DPR RI kepada Badan Anggaran DPR RI, Ujar Fahry sebelum mengetuk palu sebagai tanda kesepakatan bersama para anggota fraksi di Komisi V DPR RI.