Jakarta, Kamis (23/2/2017) BMKG melakukan penandatangan kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan informasi Geospasial terkait rawan banjir dan prakiraan potensi banjir.
Kegiatan penandatangan oleh ketiga pihak, Sekretaris Utama BMKG Dr. Widada Sulistya,DEA , Titiek Suparwati sebagai Sekretaris Utama BIG dan Imam Santoso sebagai Dirjen Sumber Daya Air KemenPuPera, diselenggarakan pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Informasi Geospasial Tematik (Rakortek IGT) BIG di Hotel Bidakara.
Kegiatan Rakortek IGT ini merupakan salah satu sarana koordinasi penyelenggaraan IGT antar walidata IGT di Kementerian/Lembaga, dalam rangka implementasi Peraturan Presiden No. 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 oleh K/L terkait.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerjunkan tim teknis ke sejumlah wilayah terdampak bencana pascagempa bumi tektonik berkekuatan M7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8). Langkah tanggap cepat ini mencakup pemantauan aktivitas kegempaan secara intensif, pendataan dampak kerusakan, serta penanganan pascabencana secara menyeluruh.
Jakarta, 20 Agustus 2026 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Kamis (20/8). Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V, termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, serta Kepala Basarnas.
Jakarta, 19 Agustus 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan laporan analisis teknis kondisi cuaca dan parameter kelautan saat terjadinya sejumlah insiden kecelakaan kapal motor di empat wilayah perairan Indonesia. Laporan komprehensif tersebut dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI sebagai bentuk dukungan faktual bagi proses evaluasi keselamatan pelayaran nasional.