Kesiapan Negara Kawasan Asia Pasifik Hadapi Resiko Bencana
Dwi Rini
Berita Utama
internati
Jakarta, (10/7). Daerah Asia Pasifik merupakan suatu kawasan yang rawan bencana alam. Jumlah penduduk yang tinggi di Wilayah Asia Pasifik pun menjadikan wilayah ini kawasan asia Pasifik sering terjadi bencana alam badai topan, gempa bumi, dan tsunami. Kondisi ini menjadikan Asia Pasifik menjadi salah satu sorotan dunia, termasuk lembaga sosial lembaga donor Internasional seperti Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP).
Hingga saat ini, telah program yang dilakukan di negara-negara Kepulauan pasifik (Pacific Island Countries, PICs) untuk membantu negara-negara PIC agar siap menghadapi dan mengantisipasi resiko yang ditimbulkan oleh ancaman cuaca dan iklim ekstrim, seperti yang diutarakan Kepala BMKG, Dr. Andi Eka Sakya, didepan media massa Senin Pagi (10/7) di Jakarta saat membuka kegiatan “Training on National Multi-Hazards Early Warning System with Geospatial Applications for Disaster Risk Reduction and Sustainable Development.”
Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 10 Juli 2017 s.d 2 Agustus 2017 di Pusat Pelatihan Regional (Regional Training Center, RTC) WMO region Pasifik Tenggara (RA V) di Citeko, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pelatihan ini diikuti 12 (dua belas) orang peserta perwakilan Badan Meteorologi dan Badan Penanggulangan Bencana dari 6 negara di wilayah Pasifik, yaitu Fiji, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, dan Vanuatu.
Hingga saat ini UN-ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasifik) bersama dengan BMKG telah melakukan kegiatan pelatihan terkait pengkajian resiko bencana dan sistem peringatan dini dengan menerapkan sistem GIS dan penginderaan jauh di negara-negara Pasifik (Training on multi-hazard risk assessment and early warning systems with applications of space and geographic information systems in Pacific island countries) dengan bantuan dana dari Pemerintah Jepang.
Sementara Kim Tae Hyung, UN ESCAP mengutarakan bahwa diakui Indonesia dalam hal ini BMKG telah memiliki memiliki banyak pengalaman dalam penanganan bencana alam serta telah memiliki sistem peringatan dini (early warning system) yang cukup baik. Lebih lanjut, Ia mengutarakan bahwa Komitmen Indonesia dalam membantu negara-negara di wilayah Pasifik juga tidak diragukan,
“Kami akan memberikan bantuan dana dari Pemerintahan Jepang terkait program peningkatan sistem peringatan dini di negara-negara Asia Pasifik,”ujar Mari Takada, Kedutaan Besar Jepang.
Kim Tae Hyung mengutarakan Indonesia diharapkan dapat menjadi tuan rumah dalam pertemuan tingkat menteri terkait penanganan bencana alam dan sistem peringatan dini.
Jika kita menengok ke belakang, pada tahun 2016 Indonesia yang diwakili Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah terpilih sebagai Pusat Regional Kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan kapasitas pemantauan resiko dan peringatan dini bencana alam terkait perubahan iklim dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan
Kepedulian dan perhatian Indonesia terhadap pengembangan kapasitas negara-negara PIC telah dicatat sebagai bentuk kerjasama Selatan-Selatan, termasuk diantaranya bantuan konkrit Pemerintah Indonesia untuk Fiji dalam pemulihan /recovery dari dampak bencana Cyclone Winston di Fiji pada bulan Februari 2016 yang lalu.
Kepala BMKG Hadiri Taklimat Presiden Prabowo di Istana Negara
Jakarta, 8 April 2026 – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Teuku Faisal Fathani, menghadiri Rapat Kerja Pemerintah yang melibatkan Anggota Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Istana Negara, Rabu (08/04/2026). Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut menjadi […]
BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (LH) RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Baca selengkapnya
BMKG dan Pemkab Bolaang Mongondow Teken Perjanjian Pinjam Pakai untuk Penguatan Layanan Informasi Cuaca Maritim
Bolaang Mongondow, 7 April 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai langkah strategis dalam memperkuat layanan informasi meteorologi maritim dan keselamatan pelayaran di wilayah pesisir.