FGD Puslitbang: Forum Kajian Bersama Membahas “Peran dan Tantangan BMKG dalam Mitigasi Gempabumi dan Tsunami”

Jakarta – Selasa (22/1), Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG kembali mengundang para pakar gempabumi dan tsunami untuk duduk bersama dalam rangka membahas studi kasus gempabumi dan tsunami yang terjadi di Palu dan Selat Sunda.

Dalam sambutannya Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG DR. Urip Haryoko, M.Si menyampaikan “Tsunami Palu dan Selat Sunda merupakan 2 kejadian yang cukup langka, dimana tsunami palu disebabkan longsoran bawah laut yang dipicu oleh gempabumi dengan mekanisme sesar mendatar yang kecil kemungkinan mengakibatkan tsunami, sedangkan tsunami selat sunda terjadi diduga dipicu oleh longsoran akibat erupsi gunung anak krakatau”.

Lebih lanjut beliau menjelaskan “dengan 2 kejadian tersebut menunjukkan bahwa kejadia tsunami tidak hanya dipicu oleh gempabumi tektonik, dan sistem peringatan dini tsunami  yang ada saat ini belum bisa mendeteksi tsunami yang disebabkan oleh longsoran, baik itu longsoran permukaan ataupun longsoran bawah laut”.

Deputi Bidang Geofisika Dr. M.Sadly sebelum membuka FGD menyampaikan tujuan kegiatan FGD ini “merupakan wadah knowledge sharing dan rekomendasi pakar dalam rangka memperkuat operasional peringatan dini tsunami BMKG, sehingga kebutuhan akan pengembangan yang kontinyu dalam segala aspek terkait risiko gempa, SOP, drills, edukasi dan kesadaran masyarakat bisa terakomodir dengan baik”.

Lebih lanjut Sadly menyampaikan “terkait InaTEWS, kinerja BMKG dirasa sangat diperlukan, terutama penambahan dan penempatan stasiun pengamat BMKG untuk pengisian gap yang ada, selain itu perlu adanya kerjasama dengan Perguruan tinggi yang efektif dan efisien seperti yang telah dilakukan di Jepang, ujar Sadly”.

Narasumber yang diundang pada FGD kali ini berasal dari ITB,Badan Geologi, LIPI dan para pakar lain yang berkompeten di bidang gempabumi. Dari hasil diskusi yang berlangsung kurang lebih 5 jam ini menghasilkan 8 point rekomendasi diantaranya :

1. Continuous improvement perlu dilakukan di segala bidang, diantaranya pembenahan SOP, penambahan peralatan (buoy, sesimometer, radar tsunami, dll), perawatan berkala dan capacity building
2. Koordinasi antar lembaga, instansi dan perguruan tinggi harus segera dilakukan untuk mitigasi gempabumi dan tsunami
3. Data gempabumi harus mudah di akses sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Informasi yang disampaikan BMKG harus lengkap dan mudah dipahami masyarakat
5. Perlu dilakukan kerjasama riset terkait kajian dan simulasi tsunami akibat gempa nontektonik
6. Perlu dilakukan kalkulasi ulang serta penambahan database tsunami akibat gempabumi nontektonik
7. Perlu penguatan kapasitas sistem peringatan dini pada area downstream seprti pendidikanbencana, sosialisasi kepada masyarakt dan instansi terkait, serta
8. Dibutuhkan penyederhanaan jalur birokrasi serta instansi yang terlibat dalam peringatan dini.

Kegiatan ini turut dihadiri para Pejabat Eselon I – IV, Kepala UPT Geofisika BMKG Yogyakarta, Lampung, Banjarnegara, serta undangan lainnya.