Cuaca Ekstrem Dampak Nyata Perubahan Iklim, BMKG Tekankan Pentingnya Penguatan Peringatan Dini dan Kolaborasi  

Jakarta, 5 Februari 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi serta kolaborasi lintas sektor guna menekan risiko bencana hidrometeorologi di tengah dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Pemberitaan DPR RI, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Command Center, Gedung Nusantara, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, dan turut menghadirkan Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Andri mengungkapkan bahwa laporan State of the Global Climate 2024 dari World Meteorological Organization (WMO) mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah, dengan anomali suhu global telah melampaui ambang batas 1,5°C dibandingkan periode praindustri.

“Data observasi menunjukkan tren kenaikan suhu yang konsisten, baik secara global maupun regional di Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem yang memicu bencana hidrometeorologi,” ujar Andri.

Sejalan dengan hal tersebut, data BMKG dalam kurun waktu 16 tahun terakhir (2010–2025) menunjukkan tren peningkatan kejadian banjir dan tanah longsor yang terus meningkat, seiring dengan tren kenaikan suhu dan perubahan iklim. Wilayah dengan tingkat kejadian tertinggi tercatat di Jawa Barat, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, serta sejumlah wilayah lain di Sumatra.

Andri menjelaskan, rata-rata suhu nasional Indonesia pada tahun 2024 mencapai 27,52°C, tertinggi sejak pencatatan dilakukan. Dampaknya, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan kini mendominasi lebih dari 90 persen kejadian bencana nasional.

Selain peningkatan suhu, tren hujan ekstrem juga menunjukkan eskalasi yang signifikan. Curah hujan di atas 150 milimeter per hari kini semakin sering terjadi, bahkan pada beberapa kejadian mencapai 300 hingga 400 milimeter per hari.

“Kondisi ini inline dengan tren perubahan suhu dan perubahan iklim yang terjadi secara global,” jelasnya.

Menurut Andri, kondisi tersebut menuntut peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan, khususnya dalam menerjemahkan informasi dan peringatan dini BMKG ke dalam pemetaan kerentanan wilayah oleh pemerintah daerah. Terlebih, tantangan ke depan tidak hanya berasal dari perubahan iklim global, tetapi juga dari perlunya penguatan integrasi strategi mitigasi bencana yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya optimal.

Dalam konteks mitigasi, Andri menekankan pentingnya penguatan Sistem Peringatan Dini Multibahaya (Multi-Hazard Early Warning System/MHEWS) yang terintegrasi, sejalan dengan inisiatif global Early Warning for All (EW4All). Sistem ini mencakup empat pilar utama, yakni pengetahuan risiko bencana (disaster risk knowledge), deteksi dan pemantauan (detection, observation, and monitoring), kesiapsiagaan dan respons, serta diseminasi informasi yang efektif kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan literasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Salah satu upaya penguatan literasi tersebut dilakukan melalui Sekolah Lapang BMKG.

“Artinya ini juga poin penting untuk meningkatkan awareness dari masyarakat bahwa bencana hidrometeorologi ini tidak bisa kita elakkan lagi terus. Harus kita gugah awareness tersebut melalui edukasi dan program-program yang tentunya sampai ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap upaya mitigasi bencana,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andri menambahkan bahwa efektivitas peringatan dini sangat bergantung pada tindak lanjut di tingkat hilir melalui kesiapsiagaan dan kapasitas respons yang melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Diseminasi informasi juga memerlukan peran seluruh pemangku kepentingan agar peringatan dini dapat diterima dan dipahami masyarakat secara luas.

“Peringatan dini dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda jika seluruh komponen sistem peringatan dini bekerja bersama dan saling melengkapi,” tegas Andri.

Ia juga menegaskan bahwa BMKG berada pada peran hulu dalam rantai sistem peringatan dini, yakni melaksanakan pemantauan, analisis, dan penyampaian peringatan dini terhadap potensi cuaca dan iklim ekstrem, gempabumi, serta tsunami, sekaligus mendiseminasikan informasi tersebut kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.

“Golden time bencana hidrometeorologi sebenarnya cukup panjang, mulai dari tujuh hari, tiga hari, hingga hitungan jam sebelum kejadian. Kuncinya ada pada kesiapsiagaan, pemetaan risiko, dan langkah kontingensi yang jelas di daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai bahwa sistem peringatan dini BMKG telah berjalan dengan baik, namun masih perlu diperkuat melalui peningkatan literasi kebencanaan dan kesadaran pemerintah daerah. Ia juga mendorong integrasi edukasi cuaca dan kebencanaan sejak dini melalui dunia pendidikan.

“Semua pihak harus bergerak. Edukasi bisa dimulai sejak tingkat dasar. BMKG dengan Sekolah Lapang-nya memiliki peran strategis, dan pemerintah daerah juga perlu menyadari bahwa informasi cuaca sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan,” tutur Sudjatmiko.

Menutup kegiatan tersebut, BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk terus memantau informasi resmi cuaca dan iklim, khususnya pada periode puncak musim hujan yang masih berlangsung pada Februari 2026. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko dan dampak bencana hidrometeorologi di tengah perubahan iklim yang semakin nyata.