JAKARTA – Kamis (3/11/2016), Sekretaris Utama BMKG Dr. Widada Sulistya, DEA di dampingi Kepala Biro Hukum dan Organisasi Wahyu Adji H. SH.DESS, menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota Bengkulu yang di pimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Iswandi Ruslan, S.Sos di Kantor Pusat BMKG. Maksud dan tujuan kunjungan kerja anggota DPRD Kota Bengkulu kali ini adalah agar BMKG bisa memasang display informasi cuaca di perkampungan nelayan Pulau Baai, ujar Iswandi Ruslan, S.Sos. Dr. Widada Sulistya, DEA menerima usulan dari Iswandi dan akan menindaklanjuti dengan cepat permintaan tersebut. Setelah melakukan ramah tamah, anggota DPRD Komisi I Kota Bengkulu di ajak melakukan tour singkat ke ruang Operasional MEWS, CEWS, InaTEWS, Simulator Gempabumi dan Lab Kualitas Udara.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerjunkan tim teknis ke sejumlah wilayah terdampak bencana pascagempa bumi tektonik berkekuatan M7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8). Langkah tanggap cepat ini mencakup pemantauan aktivitas kegempaan secara intensif, pendataan dampak kerusakan, serta penanganan pascabencana secara menyeluruh.
Jakarta, 20 Agustus 2026 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Kamis (20/8). Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V, termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, serta Kepala Basarnas.
Jakarta, 19 Agustus 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan laporan analisis teknis kondisi cuaca dan parameter kelautan saat terjadinya sejumlah insiden kecelakaan kapal motor di empat wilayah perairan Indonesia. Laporan komprehensif tersebut dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI sebagai bentuk dukungan faktual bagi proses evaluasi keselamatan pelayaran nasional.