Jakarta – Senin (29/5) Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keauangan 15 Kementerian/Lembaga tahun 2016 yang berada di bawah wewenang pemeriksaaan Auditorat Utama Keuangan I (AKN I) di Gedung Pusdiklat BPK RI, Kalibata.
Untuk LHP kali ini, BMKG kembali menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bersama dengan 14 Kementerian/Lembaga lainnya. Penyerahan dilakukan oleh Anggota 1 BPK-RI Dr. Agung Firman Sampurna kepada para pimpinan K/L. LHP BMKG diterima langsung oleh Kepala BMKG Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng.
Proses pemeriksaan laporan ini cukup menguras tenaga bagi kami para auditor, karena selama kurang lebih 3 bulan tim auditor kami melakukan mulai dari proses pemeriksaan pengumpulan dokumen dan bukti-bukti, pengujian, interview, klarifikasi serta diskusi, dan hasilnya berupa laporan entitas yang kami keluarkan hari ini, jelas Agung.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerjunkan tim teknis ke sejumlah wilayah terdampak bencana pascagempa bumi tektonik berkekuatan M7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8). Langkah tanggap cepat ini mencakup pemantauan aktivitas kegempaan secara intensif, pendataan dampak kerusakan, serta penanganan pascabencana secara menyeluruh.
Jakarta, 20 Agustus 2026 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Kamis (20/8). Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V, termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, serta Kepala Basarnas.
Jakarta, 19 Agustus 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan laporan analisis teknis kondisi cuaca dan parameter kelautan saat terjadinya sejumlah insiden kecelakaan kapal motor di empat wilayah perairan Indonesia. Laporan komprehensif tersebut dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI sebagai bentuk dukungan faktual bagi proses evaluasi keselamatan pelayaran nasional.