BMKG Ajak Kerja Sama Global Hadapi Krisis Iklim dalam Studi Lapang Hakim Asia Pasifik

Jakarta, (5 Desember 2024) – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati melalui Deputi Bidang Modifikasi Cuaca, Tri Handoko Seto membuka sesi Asia Pacific Judicial Training on Environment and Climate Law Adjudication, yang diadakan di Auditorium BMKG Pusat, Jakarta, Kamis (5/12).

Dalam sambutannya, Dwikorita menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dan peran penting sistem peradilan dalam menghadapi krisis iklim yang semakin memperburuk ketidakadilan sosial dan lingkungan di kawasan Asia Pasifik.

Dwikorita mengungkapkan tantangan iklim yang dihadapi Indonesia, yang seringkali disertai dengan peristiwa cuaca ekstrem, seperti banjir besar di Jakarta yang terjadi pada 1 Januari 2020 lalu. Jakarta, yang kini berada di tengah musim hujan, menjadi contoh nyata dari dampak perubahan iklim yang meningkatkan intensitas curah hujan dan memperburuk banjir.

“Perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat rentan. Kami percaya bahwa pengadilan memiliki peran penting untuk memastikan keadilan iklim dan mengedepankan prinsip kesetaraan dalam setiap tindakan yang diambil,” ujar Dwikorita dalam pidatonya.

Indonesia, lanjutnya, turut mendukung langkah-langkah internasional dalam penanggulangan perubahan iklim, yang diwujudkan melalui peningkatan sistem pengamatan iklim dan mekanisme peringatan dini. Selain itu, Dwikorita juga menekankan bahwa kebijakan yang berbasis sains dan kolaborasi lintas disiplin ilmu sangat penting dalam merumuskan keputusan hukum yang efektif untuk mengatasi krisis iklim.

Peran yudikatif, dalam hal ini, sangat krusial, terutama dalam menangani kasus-kasus degradasi lingkungan dan menegakkan komitmen iklim yang telah disepakati secara internasional. “Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka yang paling bertanggung jawab atas emisi global harus memikul beban yang seimbang,” jelasnya.

Dalam penutupan sambutannya, Dwikorita mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mengubah tantangan iklim menjadi peluang untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil. “Dengan kolaborasi dan tekad kolektif, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang dan menjaga planet yang kita cintai,” tambahnya.

Kegiatan ini menjadi penting mengingat kawasan Asia Pasifik adalah wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, dengan sejumlah negara yang berjuang menghadapi naiknya permukaan laut, bencana alam yang lebih sering, serta dampak sosial ekonomi lainnya. Ke depan, kerjasama antara negara-negara di kawasan ini akan semakin penting dalam upaya menghadapi krisis iklim global yang tidak mengenal batas negara.

Kunjungan lapangan ini dihadiri oleh para hakim dan pejabat dari berbagai negara, termasuk Brunei Darussalam, Kamboja, India, Malaysia, Nepal, Pakistan, Singapura, dan beberapa negara lain. Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan dari organisasi lingkungan internasional seperti Client Earth dan Pusat Hukum Lingkungan Indonesia.

Peserta kunjungan juga melakukan diskusi interaktif bersama Ardhasena Sopaheluwakan dengan materi persoalan iklim yang terjadi di dunia.

Selain itu, peserta pun diajak mengunjungi ruang Climate Early Warning System (CEWS), Indonesia Tsunami Early Warning System (INA-TEWS) hingga Taman Alat Meteorologi.