RDP Komisi V DPR RI, BMKG Tingkatkan Layanan Informasi dan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Jakarta, 13 April 2026 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat akurasi dan kecepatan penyampaian informasi cuaca ekstrem serta sistem peringatan dini real-time, sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Senin (13/4).

Rapat yang melibatkan sejumlah mitra kerja strategis, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Korlantas Polri, Basarnas/BNPP, serta BMKG, membahas evaluasi layanan infrastruktur dan transportasi selama periode Lebaran 2026.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam paparannya menekankan bahwa BMKG memiliki nilai keutamaan dalam mendukung keselamatan dan kelancaran transportasi nasional melalui penyediaan informasi cuaca yang akurat, berkelanjutan, dan mudah diakses.

“BMKG hadir secara luas dan terintegrasi, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di berbagai titik strategis seperti pelabuhan, bandara, dan jalur utama transportasi, untuk memastikan informasi cuaca dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Selama periode Posko Angkutan Lebaran yang berlangsung 13–29 Maret 2026, BMKG memberikan layanan operasional penuh selama 24 jam. Berdasarkan hasil evaluasi, kondisi cuaca secara umum relatif kondusif, meskipun masih terdapat hujan lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah.

BMKG juga mencatat adanya pengaruh tidak langsung dari dua siklon tropis, yaitu Nuri dan Narel, yang meningkatkan aktivitas cuaca di beberapa wilayah Indonesia, terutama di bagian timur dan selatan. Namun, melalui sistem pemantauan dan peringatan dini yang berjalan efektif, dampak tersebut dapat diantisipasi tanpa mengganggu secara signifikan kelancaran transportasi.

Dari aspek kelautan, BMKG turut mengingatkan adanya potensi gelombang sedang hingga tinggi serta fenomena rob akibat fase bulan baru dan bulan perigee. Untuk itu, peringatan dini terus disampaikan secara intensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan guna mendukung keselamatan transportasi laut.

Dalam upaya mitigasi cuaca ekstrem, BMKG juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Sumatera Utara. Langkah ini dinilai efektif dalam menurunkan intensitas hujan dan mengurangi risiko gangguan terhadap infrastruktur serta mobilitas masyarakat.

“Operasi modifikasi cuaca memberikan kontribusi nyata dalam menekan potensi cuaca ekstrem, sehingga mobilitas masyarakat selama Lebaran dapat tetap terjaga dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, BMKG memastikan observasi gempabumi tetap dilakukan secara intensif selama 24 jam, meskipun tidak terdapat kejadian gempa signifikan yang berdampak pada transportasi selama periode tersebut. Sejumlah aspek akan terus ditingkatkan, terutama dalam diseminasi informasi, penguatan sumber daya manusia, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Menanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi BMKG, khususnya dalam memastikan keandalan peralatan operasional.

“Kami berharap BMKG mengutamakan pemeliharaan peralatan. Seluruh sistem yang berbasis teknologi harus dipastikan beroperasi optimal, karena ini menjadi kunci dalam memberikan informasi cuaca secara cepat dan akurat kepada masyarakat,” ujar Lasarus.

Ia juga menyampaikan bahwa integrasi sistem yang telah terbangun secara nasional harus dimaksimalkan untuk mendukung penyampaian informasi peringatan dini yang lebih responsif.

Menutup paparannya, BMKG menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi V DPR RI serta menegaskan komitmen lembaganya untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk kebutuhan lintas sektor dan keselamatan masyarakat.