Jakarta, 2 April 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa proses penyampaian informasi dan peringatan dini tsunami pascagempa bumi magnitudo (M) 7,6 di wilayah Sulawesi Utara telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M 7,6 yang digelar di Ruang Command Center, Gedung Graha BNPB, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Gempa bumi tektonik terjadi pada Kamis, 2 April 2026 pukul 04.48 WIB, dengan pusat gempa berada di laut sekitar 132 km barat laut Ternate, Maluku Utara, pada kedalaman 33 km. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa tersebut berpotensi tsunami dengan status Siaga di wilayah Ternate, Halmahera, Tidore, Bitung, dan sebagian Minahasa, serta status Waspada di Kepulauan Sangihe dan sekitarnya.
Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa BMKG telah menjalankan tahapan peringatan dini tsunami secara cepat dan terukur sesuai SOP yang berlaku.
“Perlu dipahami tentang garis waktu (timeline) Peringatan Dini Tsunami sesuai SOP. Dalam waktu kurang dari 3 menit setelah gempa, BMKG harus memberikan peringatan pertama berupa parameter gempa, potensi tsunami, estimasi waktu tiba, dan tingkat ancaman apakah Awas, Siaga, Waspada,” ujar Faisal dalam paparannya.
Ia menambahkan, peringatan dini tahap kedua disampaikan dalam waktu kurang dari 10 menit, sementara pembaruan informasi tahap ketiga dilakukan pada menit ke-30 hingga 60. Seluruh rangkaian informasi tersebut diakhiri maksimal 120 menit setelah estimasi waktu tiba pertama, guna memberikan ruang bagi pemangku kepentingan dalam melakukan langkah penanganan darurat.
Faisal juga mengungkapkan bahwa pada kejadian tersebut, BMKG berhasil menyampaikan informasi awal dalam waktu 2 menit 45 detik setelah gempa terjadi. Selanjutnya, informasi tersebut diteruskan ke pusat informasi regional dan global, termasuk ASEAN Earthquake Information Center dan Indian Ocean Tsunami Warning System (IOTWS).
“Peringatan dini tsunami tahap 2 keluar 8 menit kemudian dan diteruskan ke Indian Ocean Tsunami Warning System (IOTWS). Peringatan dini diakhiri pada pukul 09.56 WIB,” tambahnya.
Lebih lanjut, BMKG juga melakukan pemantauan muka air laut melalui sembilan tide gauge, termasuk tiga perangkat milik Badan Informasi Geospasial (BIG). Hasil pengamatan menunjukkan adanya kenaikan muka air laut hingga 0,75 meter.
Menurut Faisal, meskipun kenaikan tersebut relatif kecil, kondisi geografis wilayah kepulauan dan teluk di Maluku Utara dan Sulawesi Utara berpotensi menyebabkan amplifikasi gelombang tsunami.
“Kondisi topografi dapat menyebabkan tinggi dan jangkauan tsunami melebihi estimasi awal, sehingga kewaspadaan tetap harus ditingkatkan,” tegasnya.
Hingga pukul 12.00 WIB, BMKG mencatat sebanyak 93 aktivitas gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo antara 2,8 hingga 5,8, di mana tujuh di antaranya dirasakan masyarakat. Gempa ini tergolong gempa dangkal akibat aktivitas deformasi kerak bumi dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault).
Dampak guncangan tertinggi mencapai skala V–VI MMI di Kota Ternate dan Kecamatan Ibu, yang menyebabkan masyarakat berlarian keluar rumah dan berpotensi menimbulkan kerusakan ringan pada bangunan. Sementara itu, di Manado intensitas mencapai IV–V MMI, dan di wilayah Gorontalo serta sekitarnya berkisar II–III MMI.
BMKG juga menerima informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait adanya peningkatan aktivitas gunung api di Maluku Utara yang diduga dipicu oleh aktivitas tektonik pascagempa.
Selain itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mempercayai hoaks. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG,” tegas Faisal.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan apresiasi atas kecepatan dan akurasi informasi yang disampaikan BMKG.
“Informasi dari BMKG sangat penting sebagai acuan berbasis sains yang valid bagi masyarakat. Jangan sampai muncul kepanikan akibat informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh dalam penanganan bencana, serta menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar seluruh unsur terkait segera turun ke lapangan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. Ia menjelaskan fokus utama adalah pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar secara cepat dan tepat.
“Jangan remehkan setiap detik informasi peringatan dini. Pastikan seluruh tindakan berbasis pada data sains dari BMKG,” pesan Pratikno.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pendataan, penetapan status kedaruratan, serta penguatan edukasi masyarakat dan evaluasi kelembagaan kebencanaan sebagai bagian dari pembelajaran pascabencana.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Basarnas, jajaran Kementerian/Lembaga terkait, serta pemerintah
daerah terdampak di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara, baik secara langsung maupun daring.
Melalui rapat koordinasi ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya guna mendukung keselamatan masyarakat serta efektivitas penanganan bencana secara nasional.
