Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan APBN BMKG TA. 2021

Jakarta – Selasa (8/2) Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc. P.hD dengan didampingi Para pejabat eselon I memenuhi undangan dari Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2021 BMKG per Deputi dan program kerja tahun 2022.

Dalam paparannya Dwikorita memaparkan mengenai beberapa kendala pelaksanaan kegiatan TA 2021 antara lain :

1. Tingginya proporsi peralatan dan mesin yang harus di import atau rendahnya tingkat komponen dalam negeri dari beberapa perelatan yang diadakan oleh BMKG
2. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan oleh para penyedia ( Wan Prestasi dan dalam masa pemberian kesempatan sesuai PMK 184/2021
3. Adanya pembatasan pelaksanaan belanja barang mulai paket meeting dan perjalanan dinas
4. Masih belum tuntasnya pendemi Covid – 19 yang berdampak pada konektivitas, yaitu pembatasan lalu lintas barang/orang antar kota dan negara.

Lebih lanjut Dwikorita menyampaikan, adapun solusi dari kendala yang BMKG hadapi:

1. Agar melakukan persiapan pengadaan barang dan jasa lebih awal, termasuk untuk pemenuhan proporsi TKDN dan proses dapat melalui e-katalog sektoral
2. Agar ditingkatkan kualitas PBJ dalam rangka pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa, salah satunya dalam memperhatikan faktor kemampuan pabrikan dalam memproduksi alat (kapasitas produksi) dan analisis mendalam terhadap kemampuan keuangan penyedia
3. Menyiapkan / mengantisipasi kegiatan alternatif yang sesuai aturan dapat menggantikan kegiatan yang terkendala oleh pandemi Covid-19, terutama paket meeting, sekolah lapang dan kegiatan sejenis
4. Agar dilakukan persiapan yang lebih matang terhadap pelaksanaan kegiatan yang dipengaruhi oleh pandemi Covid – 19, terutama pengiriman peralatan dan tenaga ahli

Dari paparan dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh H. Muhammad Arwani Thomafi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan diselenggarakan secara online dihasilkan 2 kesimpulan yakni :

Realisasi keuangan dan fisik dari 4 kedeputian

– Deputi Meteorologi
Realisasi keuangan: 91,78%, Realisasi fisik: 99,2%

– Deputi Klimatologi
Realisasi keuangan: 99,29%, Realisasi fisik: 100%

– Deputi Geofisika
Realisasi keuangan: 73,68%, Realisasi fisik: 82,06%

– Deputi Inskalrekjarkom
Realisasi keuangan: 65,78%, Realisasi fisik: 78,5%

Dengan adanya realisasi keuangan dan fisik tersebut Komisi V berharap terhadap program /kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi agar kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak terulang pada tahun 2022.

Komisi V DPR RI meminta para Deputi di BMKG agar:

1. Meningkatkan koordinasi internal dengan setiap Unit organisasi Eselon I
2. Meningkatkan prencanaan yang lebih akurat khususnya dalam pengadaan barang dan jasa
3. Memperbanyak program / kegiatan berbasis masyarakat
4. Memperbanyak sebatab alat deteksi tsunami terutama di daerah rawan bencana.