
Kembali ke Berita
Di Depan Komisi V DPR, BMKG Beberkan Prestasi STMKG Dari Riset Bencana hingga Kiprah Internasional
09 May 2025
Dwi Herlambang
Berita

Tangerang, 9 Mei 2025 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), Tangerang. Kunjungan kerja ini menjadi momentum dukungan DPR RI terhadap penguatan Pendidikan, riset, dan sumber daya manusia (SDM) di bidang MKG.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan STMKG memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga ahli MKG yang kompeten dan berwawasan global. Tentunya STMKG bukan hanya mendidik taruna untuk menjadi operator tetapi juga menjadi peneliti dan analis di bidang MKG yang siap menghadapi tantangan kebencanaan di Indonesia.
“Bahwa STMKG telah melangkah ke panggung internasional sesuai dengan visi kami menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi berwawasan global. Jadi lulusan STMKG harus bisa menjadi global player,” kata Dwikorita di STMKG, Tangerang, Jumat (9/5).
Adapun kiprah lulusan STMKG di panggung internasional antara lain terdapat alumni yang berkiprah di Lembaga-lembaga global seperti World Meteorological Organization (WMO), Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (Organisasi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif), serta sedang melanjutkan studi di universitas bergengsi dunia seperti Cambridge dan Oxford.
“Saat ini sekitar 85% penerima beasiswa LPDP dari BMKG merupakan lulusan STMKG yang dikenal unggul dalam kompetensi matematika, kedisiplinan, dan etika kerja,” ujarnya.
Ketua STMKG Deni Septiadi menegaskan bahwa posisi STMKG berada di antara sistem pendidikan akademik dan vokasi, sehingga perlu didukung baik dari aspek keilmuan maupun keterampilan aplikatif. Dalam konteks ini, STMKG telah berinovasi mengembangkan berbagai riset strategis.
Dwikorita berharapan status STMKG agar tetap menjadi sekolah tinggi kedinasan yang fokus pada sains dan aplikasi, serta dukungan untuk membuka program studi pascasarjana terapan di STMKG. Juga menekankan pentingnya penerimaan taruna/taruni dari daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) untuk memenuhi kebutuhan SDM BMKG di seluruh wilayah Indonesia.
Perkuat Peralatan Monitoring
Di hadapan Komisi V DPR, Dwikorita mengungkapkan masih terbatasnya peralatan monitoring laut untuk mendukung ketahanan iklim dan peringatan dini bencana. Dan oleh karenanya, saat ini STMKG sedang mengembangkan teknologi sendiri, termasuk akuisisi teknologi dari luar negeri agar bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
Lebih lanjut, BMKG saat ini sedang menyiapkan pengembangan sistem deteksi dini gempa bumi. Inisiatif ini merupakan respons terhadap saran dari Komisi V DPR RI.
“Meskipun gempa bumi tidak dapat diprediksi, deteksi dini ini sedang disiapkan untuk dikembangkan tahun ini. Tujuannya untuk memberikan peringatan dini gempa bumi beberapa detik sebelum goyangan,” jelasnya.
Alat untuk deteksi dini gempa ini sedang dalam tahap pengembangan, dan BMKG berupaya untuk tidak selalu bergantung pada impor. Jika impor terpaksa dilakukan, akan ada perjanjian akuisisi teknologi agar Indonesia dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan STMKG berperan dalam proses akuisisi dan pengembangan teknologi.
“STMKG telah mulai mengembangkan sendiri beberapa teknologi, seperti drone dan stasiun cuaca otomatis (Automatic Weather Station/AWS). AWS yang dikembangkan sendiri bahkan telah diuji coba untuk deteksi dini longsor di Banjarnegara,” ujar Dwikorita.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pentingnya penguatan SDM dan fasilitas penunjang pendidikan di STMKG. Sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang mendidik putra-putri bangsa untuk menjadi garda terdepan dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, STMKG harus didukung baik dalam bentuk anggaran, peralatan, maupun kebijakan keberpihakan.
Komisi V juga menyoroti pentingnya peningkatan jumlah mahasiswa dari daerah 3T agar pelayanan MKG di wilayah terpencil dapat lebih optimal dengan kehadiran putra-putri daerah yang memahami konteks lokal. Kebijakan ini juga bertujuan menghindari kendala sosial yang kerap muncul ketika stasiun BMKG dioperasikan oleh personel non-lokal.
Turut hadir dalam kunjungan ini 11 anggota Komisi V DPR RI, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisang, Ketua STMKG beserta jajarannya, Sekretaris Utama BMKG, para deputi, direktur, dan perwakilan civitas BMKG.