
Sinergi Mitigasi Bencana Jatim, BMKG Juanda Paparkan Kesiapan Data Iklim Hadapi Kemarau 2026
BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem.
Kembali ke Berita Daerah

Malang, 30 Maret 2026 – Dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim terhadap sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menyelenggarakan Kegiatan Sekolah Lapang Dampak Perubahan Iklim yang dilaksanakan pada Senin (30/3). Acara yang berlangsung di Kelompok Tani (Poktan) Tani Mulya di Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, Avicenna M. Saniputera, dan dihadiri oleh Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno serta diikuti oleh puluhan petani setempat.
Kegiatan ini secara khusus dirancang untuk menambah pengetahuan dan wawasan para petani dalam hal pengendalian serta penanggulangan bencana pertanian. Fokus utama dari pelatihan ini mencakup upaya penanganan dampak iklim pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan khususnya terkait pemanfaatan informasi iklim dalam menentukan jadwal tanam komoditas cabai.
Menghadapi potensi perubahan iklim ini, langkah antisipasi sangat diperlukan mengingat dampak iklim ekstrem yang pernah terjadi sebelumnya. Fenomena El Nino diketahui berisiko tinggi menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian, yang dapat memicu gangguan pada ketahanan pangan dan kesehatan. Di wilayah Malang sendiri, kemarau panjang akibat El Nino terbukti pernah memberikan tekanan yang signifikan terhadap tingkat produksi dan ketersediaan stok cabai. Oleh karena itu, para petani diimbau untuk lebih memperhatikan kesesuaian suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya pada setiap fase pertumbuhan tanaman, mulai dari tahap persemaian hingga masa panen, agar dapat menentukan awal masa tanam yang optimal dan menekan potensi gagal panen.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan awal musim kemarau tahun 2026 untuk sebagian besar wilayah Kabupaten Malang akan jatuh pada rentang dasarian (sepuluh hari) ketiga bulan April hingga dasarian ketiga bulan Mei 2026. Meskipun demikian, terdapat pengecualian untuk wilayah Kecamatan Ampelgading yang diprediksi baru akan memasuki awal musim kemarau lebih lambat, yakni pada dasarian ketiga bulan Juni 2026.
Seiring dengan masuknya musim kemarau, tingkat curah hujan pada periode Mei hingga September 2026 diperkirakan akan berada pada kategori rendah, yaitu hanya berkisar antara 0 – 100 milimeter/bulan. Indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) diprediksi akan bergerak menuju kondisi El Nino Lemah pada semester kedua tahun 2026, sementara fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) diperkirakan akan bertahan pada fase netral setidaknya hingga pertengahan tahun 2026.
Menyikapi prakiraan cuaca/iklim tersebut, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur menyampaikan sejumlah rekomendasi agar masyarakat luas lebih waspada karena musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih kering dari batas normalnya. Khusus untuk sektor pertanian, BMKG sangat menyarankan agar pola budidaya tanaman dan langkah pengendalian hama terpadu terus disesuaikan. Para petani diharapkan secara aktif dan berkala memantau pembaruan informasi cuaca dan iklim terkini dari BMKG untuk meminimalisasi risiko gagal panen akibat kekeringan ekstrem.
Penulis: Tim Publikasi Stasiun Klimatologi Jawa Timur

BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem.

Dalam upaya memperkuat langkah antisipasi dan kewaspadaan menghadapi Musim Kemarau 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Bengkulu menggencarkan diseminasi informasi iklim kepada para pemangku kepentingan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Yogyakarta menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, (2/4). Kunjungan kerja yang dilakukan di Stasiun Klimatologi Yogyakarta ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif dan BMKG dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya pada periode pancaroba hingga musim kemarau di wilayah DIY.