Jakarta, Senin (8/4). Benua Maritim Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas lautan 2/3 dari luas wilayahnya dan memiliki 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 9.000km.
Dengan luasnya wilayah Indonesia, Pemerintah terus berupaya menyediakan informasi dan peringatan dini yang akurat untuk masyarakat. Melalui BMKG yang turut berpartisipasi dalam upaya mendorong peningkatan, pengamatan dan kualitas data meteoorologi maritim dan oseanografi, BMKG akan selalu menyajikan informasi yang akurat tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada hari ini, Senin 8 April 2019 BMKG menjadi tuan rumah pada kegiatan pertemuan 10th Session of JCOMM Observation Coordination Group (OCG-10) yang diselenggarakan di Gedung serbaguna. Kolaborasi antara BMKG - IOC-WMO JCOMM ini bertujuan untuk mempertemukan para ahli/peneliti, pengamat oseanografi dan komunitas penyedia layanan dari berbagai negara untuk membahas observasi meteorologi maritim di wilayah masing - masing.
Kegiatan internasional yang dihadiri para pengamat oseanografi regional berinisiatif untk menyampaikan laporan observasi kelautan di wilayahnya, serta perspektif dalam pengembangan sistem monitoring, INDOOS, WETPAC,TPOS 2020 dan strategi GOOS 2030
Kepala BMKG Prof.Ir.Dwikorita Karnawati, M.Sc.P.hD menyampaikan "sebagai salah satu peningkatan pelayanan informasi , BMKG bekerjasama dengan Kementerian PUPR, KKP,BIG, BNPB dan BPBD, telah berhasil membangun dan mengembangkan Coastal Inundation Forecasting System (Ina-CIFS) yang merupakan sistem monitoring dini banjir pesisir dengan asistensi dari WMO, Ina-CIFS ini dilaunching hari ini oleh Dwikorita di Kantor BMKG jakarta
Lebih lanjut Dwikorita menjelaskan "bahwa produk ini diimplementasikan di wilayah Jakarta Dan Semarang dengan pertimbangan kedua area tersebut memiliki dampak besar akibat adanya banjir pesisir/rob.Kedepannya,tambah Dwikorita, BMKG akan memperluas cakupan di seluruh wilayah pesisir Indonesia yang berpotensi terdampak.
INA-CIFS merupakan produk nyata dalam menyatukan para pemangku kepentingan di berbagai lembaga Pemerintah dan organisasi non - Pemerintah di Indonesia yang menunjukkan bagaimana sistem prakiraan dan peringatan dini banjir pesisir ini akan memberikan manfaat yang signifikan masyarakat di daerah pesisir guna mendukung Sendai Framework tentang pengurangan resiko bencana". Kegiatan turut dihadiri Pejabat eselon I-IV di lingkungan BMKG pusat.