Berita

Sosialisasi Bagi Para KUPT dalam Kegiatan Rakorwil BBW I MKG

Batam - Rabu (27/3), Usai pembukaan Rakorwil Balai Besar MKG Wilayah I Medan, sebelum penelaahan dilakukan sosialisasi - sosialisasi yang disampaikan kepada para UPT.

Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG, Darwahyuniati menyampaikan laporan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) BMKG tahun 2019. Darwahyuniati menjelaskan, dari hasil ABK yang telah dilakukan, terlihat bahwa sebagian besar unit kerja di BMKG masih kekurangan sumber daya manusia. Dari total kebutuhan pegawai BMKG sebanyak 7498 orang, baru terpenuhi kurang lebih 4219 orang. Artinya baru sekitar 56% yang terpenuhi dari total kebutuhan.

ABK ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun standar beban kerja jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai, serta pedoman pelaksanaan mutasi pegawai untuk dari unit kerja yang lebih ke unit kerja yang kurang, sesuai dengan analisis beban kerja yang telah dilaksanakan. Secara lebih luas, ABK akan digunakan untuk keperluan penataan/penyempurnaan struktur organisasi serta bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja di BMKG.

Dilanjutkan dengan presentasi Kepala Sub bagian hubungan Pers dan Media Dwi rini Endra Sari menguraikan peran penting humas sebagai jembatan antara organisasi/institusi dengan masyarakat/publik. BMKG merupakan institusi pemerintah yang berkaitan erat dengan penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga diperlukan kemampuan komunikasi dan inovasi agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Hal tersebut sesuai dengan arahan presiden RI Joko Widodo terkait komunikasi publik kementerian/lembaga. Humas pemerintah mengemban peran untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus meningkatkan dukungan publik terhadap kinerja pemerintah. Ini merupakan fungsi humas pemerintah dalam hal manajemen informasi dan manajemen reputasi.

Lebih lanjut, Dwi rini menyampaikan apresiasi terhadap dukungan UPT BMKG di daerah dalam hal kehumasan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di daerah seperti sosialisasi/pelatihan, penyediaan informasi MKG melalui infografis/videografis, koordinasi antar sektor di daerah, serta penulisan berita, release, dan artikel merupakan bukti peran aktif UPT di daerah dalam mendukung kehumasan. Ke depan, diharapkan dapat diselenggarakan bimbingan teknis kepada pelaksana kehumasan di daerah agar kehumasan BMKG semakin berkembang.

Acara sosialisasi dilanjutkan dengan presentasi dari Inspektorat, Tim LPSE serta para Kepala UPT koordinator yang menyampaikan mengenai perkembangan penyerapan anggaran, serta strategi perencanaan anggaran untuk tahun 2020.