Makassar, Senin (18/1) Balai Besar Wilayah IV Makassar menyelenggarakan Rekonsiliasi Keuangan Semester II tahun 2015 Melalui Tema "Dengan Semangat Rekonsiliasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual Semester II tahun 2015, Kita Raih Kembali Opini WTP BMKG", bertempat di hotel Novotel Makassar
Latar belakang dengan diangkatnya tema tersebut adalah untuk dapat memperbaiki semua kekurangan kita dalam penyusunan laporan keuangan , dimana pada tahun 2014 lalu BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan opini WDP yang diberikan oleh BPK pada BMKG tersebut juga berdampak pada tidak mendapatkannya kategori pada Barang Milik Negara (BMN) Award yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Keyaan Negarav(DJKN)Kementerian Keuangan.
Dalam sambutan pembukaan kegiatan Rekon semester II tahun 2015 Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi Drs. Untung Merdijanto, M.Si menyampaikan dengan tegas "opini BPK merupakan salah satu kriteria dalam komponen hasil dalam penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, dengan demikian opini tersebut dapat dijadikan sebagai cambuk untuk memperbaiki kinerja secara keseluruhan dan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan BMKG, agar ke depannya BMKG dapat meraih kembali Opini WTP".
Pada tahun 2015 ini untuk pertama kali Pemerintah Indonesia menerapkan basis akutansi akrual dan mengubah sistem berbasis akutansi. Perbedaan paling mendasar dari kedua basis ini adalah pengakuan pendapatan dan belanja, dimana pada basis kas menuju akrual pendapatan dan belanja diakui saat adanya aliran kas masuk atau keluar dari kas umum, sedangkan pada basis akutansi akrual pendapatan dan belanja diakui pada saat timbulnya hak dan kewajiban.
Pada tahun 2014 BMKG telah melaunching Sistem Informasi Pengelolaan BMN BMKG (SIPBB) yang dirancang untuk melakukan pengiriman database BMN langsung dari satuan kerja ke database BMN Pusat untuk melakukan kompilasi Neraca Tingkat Nasionaly ang hasilnya dapat dilihat pada bmn.bmkg.go.id.
SIPBB tersebut dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini telah dikembangkan pada web dashboardnya, bahkan saat ini telah dibangun Sistem Keuangan Informasi Terpadu (SIKAT) yang dapat dikolaborasikan untuk melakukan rekonsiliasi secara internal oleh para KUPT, sehingga realisasi dari Satuan Kerja dapat dimonitor secara online dan Laporan Keuangan BMKG dapat disusun secara handal, akurat, akuntabel, tepat waktu.
Kegiatan Rekon kali ini memiliki dua sasaran penting yakni meningkatkan kualitas laporan keuangan BMKG dengan cara memperbaiki mekanisme penyusunan dan penyampaian laporan keuangan K/L kepada Menteri Keuangan serta sebagai sarana untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan BMKG oleh BPK RI.
Kegiatan Rekonsiliasi ini juga diikuti sebanyak 184 peserta yang terdiri dari para Kepala UPT di Balai Wilayah 4, petugas SAKPA dan SIMAK BMN, para instruktur dari BMKG, serta Narasumber dari Kementerian Keuangan.