Berita

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Balai Besar MKG Wilayah II

Karanganyar - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II menyelenggarakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 di Hotel Lorin Solo, Karanganyar. Kegiatan yang akan berlangsung selama 4 hari yaitu pada tanggal 11-14 Februari 2020 ini dilaksanakan untuk menyusun laporan keuangan yang transparan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Mengusung tema "Pertahankan WTP Melalui Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntable dan Berkualitas", kegiatan ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari petugas SAI SAKPA dan SIMAK BMN, Kepala UPT/KPA di lingkungan Balai Besar MKG Wilayah II, Instruktur dari kantor BMKG pusat, serta supervisor dari DJPB dan DJKN Kementerian Keuangan.

Pembukaan acara rekonsiliasi keuangan ini dihadiri langsung oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati didampingi oleh Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhamad Sadly, Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Kepala Pusar Pendidikan dan Latihan, dan Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Kepala Balai Besar MKG Wilayah II, Hendro Nugroho mengawali acara dengan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan. Hendro mengatakan bahwa tujuan dan hasil akhir yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah untuk Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta meningkatkan keahlian dan kemampuan personil/petugas SAKPA dan SIMAK BMN, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan professional.

Deputi Bidang Geofisika Muhamad Sadly dalam sambutannya menyampaikan bahwa target yang ingin dicapai dengan dilaksanakannnya rekonsiliasi keuangan adalah kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Untuk itu, Sadly menginstruksikan agar penyusunan laporan harus dikerjakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Muhamad Sadly juga menekankan poin yang menjadi fokus BMKG, yaitu pengembangan kapasitas SDM atau smart SDM, dan penataan organisasi sesuai dengan arahan Presiden RI. Hal ini untuk mewujudkan target BMKG 5 tahun ke depan yaitu BMKG berkelas dunia dengan jiwa socio-enterpreneur.

Selepas membuka cara dengan pemukulan gong, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memberikan arahan singkat kepada peserta kegiatan rekonsiliasi keuangan. Dwikorita menyoroti masalah ASN BMKG yang bertugas di wilayah terpencil dan terluar Indonesia.

"BMKG ini ada dimana mana, bahkan di daerah-daerah 3T justru banyak UPT BMKG disana. Tentu akan lebih baik jika terdapat tunjangan resiko atau semacamnya untuk ASN kita yang bertugas disana. Itu akan kami perjuangkan," jelasnya.

Namun, menurut Dwikorita, hal ini tentu bukan menjadi penghalang untuk terus melakukan inovasi. Keterbatasan baik dari sisi penugasan maupun anggaran bukanlah sebuah hambatan untuk menemukan ruang dalam berinovasi.

"Kita harus tetap semangat, seperti apapun kondisi kita tetap harus berinovasi, tidak hanya teknologi tapi juga dalam hal kerja sama. Seperti contoh kerja sama dengan pihak MRT dan pihak-pihak lain yang sifatnya kerja sama premium. Sehingga kita benar-benar bisa mewujudkan spirit dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," jelas Dwikorita.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan peluncuran karya inovasi dari Stasiun Klimatologi Yogyakarta yaitu peringatan dini potensi longsor di Yogyakarta berbasis data pengamatan radar cuaca yang disebut SIPORA. Data pengamatan hujan oleh radar cuaca dikonversi menjadi mm/jam, kemudian intensitas hujan yang tercatat dalam beberapa hari akan digunakan untuk memberikan peringatan longsor, terutama jika terjadi di daerah perbukitan, lereng, dan pegunungan.

"Sebelumnya kita juga sudah punya produk serupa yaitu Signature BMKG yang jangkauannya seluruh wilayah Indonesia. SIPORA yang dikembangkan untuk wilayah Yogyakarta ini lebih presisi dan resolusinya lebih tajam hingga tingkat kecamatan sampai desa, karena basis informasinya menggunakan data radar cuaca," ungkap Dwikorita.

Meskipun baru akan diterapkan di wilayah DIY, tidak menutup kemungkinan ke depan akan diaplikasikan di seluruh wilayah Indonesia yang terdapat radar cuaca. Saat ini situs SIPORA belum bisa diakses publik, baru bisa diakses oleh stakeholder maupun petugas yang terkait dengan penanganan bencana khususnya longsor di wilayah DIY.