Berita

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester II BBMKG Wilayah I

Banda Aceh, 29 Januari 2019 / Laporan keuangan yang baik merupakan hal penting yang harus dilakukan sebuah kementerian atau lembaga pemerintah untuk mempertanggung jawabkan penggunaan uang negara. Oleh karena itu BMKG menyelenggarakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 untuk mencapai 2 tujuan yaitu :

1. Untuk memastikan bahwa realisasi belanja modal pada SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) sudah tercatat seluruhnya pada SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas,
2. Serta untuk menjaga aset pemerintah pusat termasuk yang ada di daerah melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntasi yang diterima secara umum.

Dengan mengangkat tema 'Kerja Kreatif dan Inovatif Penyusunan Laporan Keuangan Guna Mempertahankan Opini WTP' , BMKG berusaha membuktikan bahwa laporan keuangan BMKG dilakukan secara profesional dan penuh tanggung jawab. Rekonsiliasi ini dilakukan di 5 Balai Besar BMKG di seluruh Indonesia dengan menyertakan seluruh stasiun BMKG yang ada.

Kali ini Balai Besar MKG Wilayah I Medan, melaksanakan Rekonsiliasi bertempat di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh mulai dari tanggal 29 Januari hingga 1 Februari 2019. Rekonsiliasi ini diikuti oleh 141 peserta dari 5 provinsi dan juga BMKG Pusat dan dibuka oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati yang didampingi oleh Deputi Bidang Meteorologi, Mulyono Rahadi Prabowo serta Kepala Balai Besar MKG Wilayah I Medan, Edison Kurniawan.

Dalam sambutannya Deputi Bidang Meteorologi menyampaikan bahwa BMKG harus memperkuat pemberian informasi melalui bekerja bersama dalam memberikan pelayanan informasi MKG untuk masyarakat umum dengan mengangkat misi yaitu informasi MKG dapat membantu dalam pengurangan kebencanaan, untuk pelaksanaan pembangunan serta diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional terhadap bencana.

Sementara itu, Kepala BMKG menyatakan bahwa tantangan yang harus dihadapi BMKG saat ini semakin beragam. Adanya peningkatan kondisi ekstrim alam yang menimbulkan anomali-anomali kebencanaan seperti yang terjadi belakangan, membutuhkan lompatan teknologi yang semakin muktahir serta kerjasama jaring pentahelix yang harus semakin diperkuat. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan mandat UU dalam menjaga keselamatan publik, seperti yang ada dalam Pembukaan UUD alinea ke empat yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.