Berita

Perkuat Mitigasi Hadapi Bencana Gempabumi dan Tsunami, Kepala BMKG Kunjungi Prov. Maluku

Maluku - Dalam rangka memperkuat mitigasi menghadapi bencana Gempabumi dan Tsunami, Kepala BMKG beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku yang berlangsung 2-4 September 2021. Kepulauan Maluku adalah wilayah rawan gempabumi dan tsunami karena merupakan pertemuan antara Lempeng Pasifik dan Lempeng Australia. Berdasarkan Katalog Tsunami BMKG dalam rentang waktu 1600-an hingga tahun 2006 telah terjadi 45 kali kejadian.

Dalam kunjungan ini, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di damping oleh Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Bambang S. Prayitno, Kepala Balai Besar BMKG Wilayah IV Darmawan, Koordintor BMKG Propinsi Maluku Herlambang Huda dan beberapa Kepala Stasiun BMKG di Wilayah Propinsi Maluku, didampingi Kepala BPBD Propinsi Maluku, Kepala BPBD Kota Ambon, Pakar Gempa dan Tsunami Universitas Pattimura serta Peneliti Oceanografi LIPI, menyusuri zona bahaya bencana dan mengecek jalur-jalur evakuasi yang berada di Pulau Ambon serta Pulau Seram.

Dwikorita beserta tim juga melakukan simulasi perhitungan waktu dan menentukan titik kumpul aman serta evakuasi jika terjadi bencana gempa dan tsunami. "Selain meningkatkan literasi bencana untuk masyarakat, tentu saja dengan mempersiapkan jalur-jalur evakuasi beserta rambu ke daerah yang dianggap aman, terutama di ketinggian," ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Maluku, Kamis (2/9).

Selain itu, menurut Dwikorita, Pemerintah Daerah juga perlu mempersiapkan tempat evakuasi yang layak dan memadai untuk menampung pengungsi manakala bencana gempa dan tsunami menerjang Maluku.

Sejumlah rekomendasi yang diberikan BMKG terbagi dalam tiga waktu aksi. Rekomendasi short term (kurang dari 1 tahun) antara lain sosialisasi dan verifikasi peta bahaya dan peta risiko tsunami ; penyiapan peta, jalur, dan rambu evakuasi yang memadai ; inventarisasi dan penyiapan gedung/bangunan sebagai tempat evakuasi sementara ; penguatan sistem peringatan dini ; penguatan kapasitas BPBD dan tim siaga bencana untuk beroperasi 24/7 ; penyusunan rencana kedaruratan dan sop evakuasi ; serta pelatihan dan gladi evakuasi secara rutin dan memadai.

Sementara rekomedasi mid term (2 - 3 tahun) yang diberikan BMKG antara lain penyempurnaan tata ruang dengan memperhatikan peta multi bahaya ; pengecekan bangunan strategis/ vital (building code) untuk memastikan tahan terhadap gempa dengan magnitudo 7,8 ; relokasi ; penguatan infrastruktur pantai rawan tsunami ; dan perlindungan pantai rawan tsunami (penghijauan).

Adapun rekomendasi long term (5 tahun) antara lain evaluasi dan monitoring implementasi sistem mitigasi multi bencana ; penyempurnaan tata ruang ; dan penyempurnaan kebijakan daerah untuk mitigasi multi bencana.

BMKG sendiri, lanjut Dwikorita juga akan turut melakukan langkah mitigasi dengan melengkapi berbagai data dan informasi pendukung perihal potensi bencana yang terjadi di Maluku dengan berkolaborasi bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Patimura, dan lembaga strategis lain.

"Saya optimistis, apabila jalur evakuasi dan rambu tersedia dengan baik, ada tempat evakuasi memadai, masyarakat sering dilatih evakuasi, bangunan-bangunan menerapkan building code, maka jumlah korban jiwa dan kerugian akibat bencana dapat diminimalisir," tambah dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG Bambang S Prayitno menyebut, Indonesia termasuk Kepulauan Maluku adalah wilayah rawan gempa bumi dan tsunami karena merupakan pertemuan antara Lempeng Pasifik dan Lempeng Australia.

Dikatakan, sejarah gempa kepulauan yang terkenal dengan rempah-rempahnya ini cukup panjang. Berdasarkan catatan Catalogue of Tsunamis on the Western Shore of the Pacific Ocean (1974) disebutkan bahwa antara tahun 1600 hingga 2015, terdapat lebih dari 85 peristiwa gempa dan tsunami di Maluku.

Sedangkan menurut Katalog Tsunami BMKG dalam rentang waktu 1600-an hingga tahun 2006 telah terjadi 45 kali kejadian tsunami.

"Fakta ini menjadi alarm bagi kita semua, terutama pemerintah daerah untuk menyiapkan upaya mitigasi lebih serius," imbuhnya.

Bambang menuturkan, masyarakat pesisir Maluku harus dibekali pengetahuan yang cukup mengenai ancaman bahaya gempa dan tsunami. Tentang bagaimana cara menghindar, mengantisipasi hingga bagaimana mereka dapat pulih kembali dan bisa hidup harmoni dengan bencana.

Dikarenakan prediksi jarak antara waktu gempa dan tsunami sangat dekat, maka menurut Bambang masyarakat tidak perlu menunggu peringatan dini yang dikeluarkan pemerintah. Mulai dari sekarang masyarakat harus dibiasakan untuk melakukan evakuasi mandiri.

Bambang membeberkan, berdasarkan pemodelan ketinggian gelombang tsunami di Provinsi Maluku dapat mencapai angka 5 - 7 meter dari muka air laut. Dengan estimasi waktu tiba tsunami berkisar 1 - 7 menit.

Adapun masuknya gelombang tsunami ke darat di Kota Ambon diperkirakan dapat mencapai maksimum 1 kilometer dengan tinggi genangan maksimum diperkirakan mencapai 10 meter.

"Jika terjadi gempa, segera cari tempat aman. Tidak perlu menunggu peringatan dini atau sirine tsunami. Alarmnya adalah gempa itu. Kita berpacu dengan waktu. Semakin cepat, semakin besar kemungkinan selamat," tuturnya.