Berita

Online Group Discussion "Reformasi Birokrasi"

Jakarta, (15/7) - Pusat Pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat) BMKG hari ini menyelenggarakan Online Group Discussion (OGD) yang ke-131 dengan tema "Reformasi Birokrasi". Hal ini dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan sebagai salah satu upaya internalisasi Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan oleh pejabat tinggi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

OGD kali ini dihadiri secara virtual oleh 3 (tiga) narasumber antara lain : Sekretaris Utama BMKG, Ir. Dwi Budi Sutrisno, M.Sc membawakan materi terkait Implementasi Reformasi di Lingkungan BMKG, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Kapusdiklat), Drs. Maman Sudarisman, DEA membahas tentang Road Map Reformasi Birokrasi di BMKG, serta Auditor Ahli Utama BMKG, Nurhimawan, M.Si membahas terkait Zona Integritas.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelengaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (Good Governance).

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dari 5 prioritas kerja Kabinet Indonesia Maju yang bertujuan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika selaku Lembaga yang bertugas memberikan pelayanan kepada publik dalam memberikan Informasi Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika, juga berperan aktif dalam melakukan proses Reformasi Birokrasi serta Menyusun Road Map kedepan guna tercapai tujuan yang diinginkan yaitu memberikan layanan prima secara efektif dan efisien demi meningkatkan kepercayaan publik.

Penyusunan Roadmap RB BMKG 2020-2024 disusun berdasarkan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (Permen PAN dan RB no 25 Tahun 2020 serta Rencana Strategis 2020-2024) yang menekankan kepada hal-hal yang lebih implementatif dalam penerapannya di unit kerja dan unit pelaksana teknis dengan tujuan menciptakan pemerintah yang baik dan bersih.

Pelaksanaan RB ditingkat Lembaga harus memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BMKG akan mendukung pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Naional. Program-program yang dilaksanakan di tingkat Lembaga harus merupakan pengejawantahan dari strategi dan program-program Nasional Reformasi Birokrasi.

Sedangkan Pelaksanaan RB di tingkat unit kerja mencakup implementasi dari program-program yang telah ditetapkan oleh Lembaga. Unit kerja harus memastikan bahwa program-program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan.

Tujuan Reformasi Birokrasi BMKG 2020-2024 adalah menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih. Pada tahap ketiga ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakteristik Birokrasi yang berkelas dunia (World Class Bureaucracy). Peningkatan secara terus menerus kapasitas Birokrasi sebagai kelanjutan dari Reformasi Birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan Pemerintahan kelas dunia.

Maka dari itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pimpinan Lembaga sampai pegawai, khususnya dalam melakukan inovasi pelayanan publik demi terciptanya kepuasan layanan. Peran Kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari 8 (delapan) tim juga di maksimalkan dalam menjalani tugas dan fungsi masing-masing dengan harapan bisa tercapainya program Reformasi Birokrasi 2020-2024.