Berita

Komisi V DPR-RI Menyetujui Tambahan APBN BMKG Tahun 2017 dan RAPBN Tahun 2018

Jakarta - Senin (24/7) Berdasarkan Instruksi Presiden No. 4/22 Juni/ tahun 2017 tentang efisiensi belanja barang K/L dalam pelaksanaan APBN-P tahun anggaran 2017, dimana Kementerian/Lembaga mendapatkan penghematan anggaran, Komisi V DPR-RI kembali mengundang para mitra kerjanya (Kemenhub, Kemen PU&Pera, Kementerian PDT, BMKG, BNPP, BPWS) untuk mengikuti Rapat penetapan rincian program unit eselon I APBN-P TA. 2017.

Rapat yang dipimpin oleh Fary Djemy Francis, MMA dan H. Muhidin M.Said, SE. MBA diikuti sebanyak 8 fraksi dengan dengan 18 peserta perwakilan dari masing-masing fraksi. Fary dalam sambutan awalanya mejelaskan bahwa ``setelah melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR-RI akhirnya menyetujui bahwa BMKG mendapatkan tambahan anggaran sebesar 42,6 Milyar setelah mendapatkan efisiensi anggaran sebesar 89 Milyar``.

Dengan adanya penambahan alokasi anggaran tersebut, para anggota fraksi memberikan sarannya agar dimanfaatkan dengan maksimal, terutama pelayanan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat.

Kepala BMKG Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng dalam paparannya menjelaskan bahwa ``tambahan alokasi anggaran APBN TA 2017 sebesar 42,6 milyar tersebut akan dialokasikan untuk 3 prioritas utama yakni;

1. Peningkatan jejaring observasi kegiatan seismologi teknik, geopotensial dan tanda waktu, khususnya precursor gempabumi di 5 lokasi.
2. Peningkatan jejaring observasi kegiatan pengelolaan gempabumi dan tsunami untuk penambahan WRS di 10 lokasi, monitoring gempa di Indonesia timur (5 lokasi) dan prosessing di 5 UPT.
3. Percepatan program otomatisasi peralatan BMKG pada kegiatan pengelolaan instrumentasi rekayasa dan kalibrasi. Khususnya untuk kegiatan otomatisasi pengamatan/digitalisasi data observasi di 17 lokasi dan sistem proteksi petir terpadu di 21 lokasi.

Kesepakatan yang diperoleh dari RDP yang berakhir pada pukul 17.15 tersebut adalah bahwa 7 fraksi dari Komisi V DPR-RI menyetujui dan sepakat terhadap alokasi penambahan anggaran yang diberikan kepada para mitra kerjanya untuk melaksanakan program kerjanya, sedangkan 3 fraksi lainnya tidak menyatakan pendapat.

Usai rapat dengan agenda Agenda evaluasi pelaksanaan APBN TA. 2017 sampai dengan semester I tahun 2017, rapat dilanjutkan dengan agenda rapat rincian program masing-masing unit eselon I dalam RAPBN TA. 2018.

Rapat yang dihadiri oleh para Sekretaris utama K/L (BMKG, BNPP, dan BPWS) hanya menjelaskan secara singkat usulan anggaran yang akan dipergunakan untuk program kerja tahun 2018.

Pada kesempatan ini Sestama BMKG Dr. Widada Sulistya, DEA menjelaskan ``bahwa untuk TA. 2018 BMKG mengusulkan sebesar, 2,697 triliun yang diprioritaskan untuk Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program pengembangan dan pembinaan MKG``.

Lebih lanjut beliau menyampaikan ``Dari pagu indikatif yang disetujui sebesar 1,702 triliun maka masih terdapat backlog sebesar 994 milyar dari usulan anggaran yang diajukan oleh BMKG sebesar 2,697 triliun``, ujar Dr. Widada dalam paparan singkatnya.

Setelah mendengarkan penjelasan dari masing- masing Sekretaris Utama para mitra kerjanya, rapat yang dipimpin oleh Lasarus, S.Sos, M.Si mengambil kesimpulan ``Komisi V DPR-RI menerima dan memahami penjelasan dari para mitra kerjanya dan sebagai tindak lanjut dari raker tanggal 7 juni dan 5 juli 2017 agar BMKG, BNPP dan BPWS bersedia untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA-K/L masing- masing eselon I dalam nota keuangan RAPBN TA 2018, sesuai dengan saran dan pendapat Komisi V DPR-RI yang telah disampaikan``, ujar Lasarus sekaligus menutup rapat pada pukul 18.00.