Jakarta - Komisi V DPR-RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para mitra kerjanya (BNPP/BASARNAS, BMKG, BP-BPWS) dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2021 dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) TA 2021.
Rapat yang berlangsung pada Kamis (3/9), dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir. Ridwan Bae, serta dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPP/Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito dan Plt Kepala BP-BPWS Achmad Herry Marzuki.
Dalam presentasinya, Dwikorita menyampaikan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan BMKG dalam APBN TA. 2020 s/d bulan Agustus 2020 dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa Jaringan Komunikasi dan Bidang Kesekretariatan.
Selain itu, Dasar Penyusunan RAPBN Tahun 2021, RKA BMKG dalam RAPBN Tahun 2021 serta dukungan BMKG untuk Prioritas Nasional Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.
Kepala BMKG juga menyampaikan Usulan Kebutuhan Rencana Kerja Anggaran BMKG TA. 2021 adalah Rp. 3,701 T dan mendapatkan Pagu Anggaran dalam Nota Keuangan RAPBN TA.2021 sebesar Rp. 3,274 T, maka masih terdapat Backlog sebesar Rp. 426 Milyar.
Mengakhiri Rapat Dengar Pendapat, pimpinan rapat Ridwan Bae mengatakan sangat memahami terhadap alokasi anggaran dalam RAPBN TA. 2021 yang disebutkan Kepala BMKG."Oleh karena itu, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kekurangan anggaran sesuai Pagu Kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI", ujar Ridwan Bae.
Selain itu, Komisi V DPR RI sepakat dengan BMKG, BNPP/BASARNAS dan BP-BPWS bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya akan disesuaikan dengan saran, pendapat, dan usulan Komisi V DPR RI sebagaiman yang disampaikan dalam rangkaian Rapat Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021.