Berita

Kepala BMKG Hadiri RDP Komisi V DPR-RI, Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2021 dan Membahas Antisipasi Perubahan Iklim dan Tanggap Darurat

JAKARTA (21 Maret 2022) - Komisi V DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2021 dan Membahas isu-isu Bidang Basarnas dan BMKG antisipasi perubahan iklim dan tanggap darurat yang berlangsung di gedung DPR RI Jakarta.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati turut serta dalam RDP ini bersama dengan Kepala BNPP (BASARNAS).

Dalam kesempatan ini Dwikorita memaparkan perihal hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2021 dan antisipasi perubahan iklim dan tanggap darurat.

Berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2021 Dwikorita menjelaskan secara rinci bahwa, "Dari Hasil Pemeriksaan dan Monitoring BPK Semester I Tahun 2021 sebanyak 18 LHP dengan 190 temuan senilai Rp 157.302.601.274,67 dan terdiri atas 394 rekomendasi senilai Rp 136.685.966.785,50 telah dilakukan tindak lanjut oleh BMKG sampai dengan Februari 2022 sebagai berikut: 385 Rekomendasi senilai Rp. 127.700.341.575,50 telah tuntas dan 9 Rekomendasi senilai Rp 8.985.625.210,00 dalam proses"

Selain itu, Dwikorita menjelaskan antisipasi perubahan iklim dan tanggap darurat bahwa "letak geografis Indonesia yang berada di dua samudera besar serta dua benua serta berada pada garis katulistiwa mengakibatkan fenomena iklim dan cuaca di Indonesia sangat dinamis. Perubahan iklim di Indonesia berdampak pada peningkatan kompleksitas fenomena iklim dan cuaca, intensitas kejadian ekstrem, durasi proses ekstrem dan ketidakpastian kejadian ekstrem. Dalam hal ini, BMKG membuat strategi pengelolaan antisipasi secara teknis, non teknis dan legal. serta membuat strategi pengelolaan resiko dan ketidakpastian dari cuaca dan iklim dengan meningkatkan teknologi di BMKG seperti, peningkatan radar, satelit dan berbagai instrument selalu terupdate.

Komisi V DPR-RI memberikan apresiasi kepada BMKG dan BNPP (Basarnas) atas pencapaian opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) pada hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2021. Kemudian Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk meningkatkan pengawasan atas perubahan iklim global, cuaca ekstrem, gempa, pontensi tsunami dan pasang surut air laut kepada masyarakat.