Padang, 24 Januari 2019 - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc, P.hD menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Kesiapsiagaan Penanganan dan Mitigasi Bemcana Kemaritiman (Gempa Bumi dan Tsunami) di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini digagas oleh Gubernur Sumatera Barat dengan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Kepala BMKG, Sekretaris utama BNPB, Wakil Gubernur Sumbar, Ketua DPRD, Pakar bidang gempabumi dan mitigasi dari ITB, LIPI.
Kepala BMKG pada kesempatan ini didampingi oleh Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami, beserta Kepala UPT BMKG di wilayah Sumatera Barat. Dalam sambuatannya Gubernur Sumbar menyampaikan bahwa wilayah Sumatera Barat merupakan wilayah yg sangat rawan terhadap kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, gempabumi, tsunami, Letusan Gunung Api, Rob dan lain-lain. Beliau berharap agar pertemuan ini para narasumber dapat menghasilkan sebuah rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan terhadap bencana.
Sebagai narasumber Kepala BMKG menyampaikan bahwa BMKG telah berperan aktif dalam mendukung pengurangan resiko bencana khususnya di wilayah Provinsi Sumbar. Saat ini sudah ada 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan di dalam menyampaikan informasi MKKuG. Untuk tahun 2019 BMKG berencana akan menempatkan 50 unit EEWS (Earthquake Early Warning System) yang akan ditempatkan 10 unit di sekitar Kepulauan Mentawai yg
merupakan jalur megathrust dan 40 unit di Wilayah kabupaten pesisir Sumatera Barat seperti di Pesisir Selatan, Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Agam dan Pasaman Barat. Diharapkan penempatan EEWS ini dapat meningkatkan dan mendukung upaya kesiapsiagaan. Namun Kepala BMKG menyebutkan bahwa pembangunan EEWS tidak berarti jika tidak didukung oleh perubahan mindset dan kultur dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Perlu dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi yg masif dalam membangun kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya di wilayah Sumatera Barat.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan kegiatan diskusi yang melibatkan seluruh Kementrian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Tokoh masyarakat, Dunia Usaha dan Media Masa. (credit Koordinator BMKG Sumbar)