Berita

BMKG Ikuti Rapat Dengar Pendapat

Jakarta - Senin (24/6), Komisi V DPR-RI kembali mengundang sejumlah mitra kerjanya yakni, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan penyelamatan dan pertolongan (BASARNAS), serta Badan pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat yang diadakan di ruang rapat kerja Komisi V DPR-RI.

Rapat Dengar Pendapat dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN TA. 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 dan alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran Tahun 2020 yang dihadiri oleh Plt. Sekretaris Utama Dr. Widada Sulistya, DEA, Sekretaris Utama Badan penyelamatan dan pertolongan (BASARNAS) dan Sekretaris Badan pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Plt. Sekretaris Utama Dr. Widada Sulistya, DEA saat paparannya menyampaikan 5 capaian pelaksanaan kegiatan yang telah di laksanakan BMKG dalam APBN TA. 2019 s/d bulan mei 2019 dalam bidang meteorologi, bidang Klimatologi, bidang geofisika, bidang Instrumentasi kalibrasi rekayasa jaringan komunikasi dan bidang kesekretariatan.

Lebih lanjut, untuk alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran Tahun 2020, Widada menyampaikan isu strategis yang menjadi prioritas BMKG diantaranya Kebutuhan SDM berkualitas dan berdaya saing untuk menjawab tantangan era disrupsi menuju BMKG berkelas dunia; Organisasi yang efisien dan mampu beradaptasi secara cepat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan strategis; Perlunya pemenuhan layanan informasi MKG sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Penguatan dan pengembangan infrastruktur peralatan operasional BMKG; Kebutuhan data yang terintegritas untuk mendukung pelayanan informasi

Plt. Sestama BMKG juga menyampaikan bahwa usulan RKA BMKG Tahun 2020 berdasarkan Rancangan Renstra 2020-2024, Pagu Kebutuhan TA 2020 sebesar Rp 3,860 Triliun. Namun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor : S-338/MK.02/2019 dan B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019, BMKG hanya mendapatkan alokasi Pagu Indikatif sebesar Rp.2,040 Triliun, sehingga terdapat BACKLOG sebesar Rp 1,82 Triliun.