
Sinergi Mitigasi Bencana Jatim, BMKG Juanda Paparkan Kesiapan Data Iklim Hadapi Kemarau 2026
BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem.

Palembang – Rabu (10/11), Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang menerima kunjungan dari Plt. Deputi Bidang Klimatologi, DR. Urip Haryoko, M.Si beserta tim manajemen operasi iklim BMKG. Hal ini merupakan proses tindak lanjut dari hasil rapat terpadu pembahasan masterplan proses pemindahan Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang yang telah dilakukan sebelumnya secara virtual melalui zoom meeting.
Plt. Deputi Bidang Klimatologi berkenan meninjau secara langsung progres pematangan penimbunan taman alat di lingkungan gedung kantor stasiun yang baru didampingi oleh Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang, Wandayantolis, S.Si, M.Si. Kemudian Bapak Plt. Deputi Bidang Klimatologi juga meninjau ruangan gedung kantor baru serta beramah tamah dengan seluruh pegawai stasiun.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Urip Haryoko memberikan arahan perlunya regulasi tentang standarisasi pemindahan stasiun klimatologi dengan perencanaan serta kajian yang terpadu. Beliau juga menyampaikan untuk tetap waspada dan selalu menyiapkan pemutakhiran informasi iklim sebagai mitigasi dampak fenomena lanina yang diprediksi terjadi seiring musim hujan 2021/2022 khususnya terkait wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem.

Dalam upaya memperkuat langkah antisipasi dan kewaspadaan menghadapi Musim Kemarau 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Bengkulu menggencarkan diseminasi informasi iklim kepada para pemangku kepentingan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Yogyakarta menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, (2/4). Kunjungan kerja yang dilakukan di Stasiun Klimatologi Yogyakarta ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif dan BMKG dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya pada periode pancaroba hingga musim kemarau di wilayah DIY.