BMKG Pekanbaru Terlibat Pada Penetapan Stastus Siaga Darurat Karhutla Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau, akhirnya menetapkan status siaga darurat Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlhutla) selama 96 hari kedepan.Pada tanggal 24 Januari 2017 diadakan Rapat di Kantor Pemda Prov Riau, yang dihadiri oleh Gubernur Riau, Kapolda Riau, Danrem 031 Wirabima ( diwakili oleh Kasrem Kol.CZI I Nyoman Parwata), Kepala Pelaksana BPBD Riau ( Edwar Sanger), Kepala Dinas LHK Riau ( Yulwiriaty Moesa, Kepala Stamet Pekanbaru ( Sugarin), Kepala BPBD Kabupaten Kota, Kepala P3ES LHK( Amral Fery), Kepala BKSDA ( Machmud),Forkopimda Riau, serta Perusahaan.

Dalam rapat tersebut Riau sebagai Prov pertama di Indonesia yang lebih awal menetapkan Status Siaga Darurat  Karhutla 2017 untuk pencegahan Karhutla selama 96 hari sejak tgl 24 Jan 2017.

Di awal rapat Kepala Stasiun BMKG Riau menyampaikan kondisi cuaca dan iklim di Riau 2017, sebagai langkah antisipasi bahwa bulan Februari Riau masuk musim kemarau terutama diwilayah Riau bagian Tengah hingga Barat. Daerah yang menjadi perhatian agak kering adalah wilayah pesisir seperti Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak bagian pesisir, Meranti, Pelalawan bagian pesisir.

Dengan kondisi seperti tersebut perlu waspada mengingat pola angin bertiup dari Timur Laut ke arah Barat – Barat Daya, sehingga bila banyak titik hotspot diwlayah Pesisir Utara dan Timur maka asap akan sampai ke Pekanbaru sampai Sumatera Barat.

Dua Kabupaten/Kota di Riau yaitu Kabupaten Rohul dan Dumai sudah menetapkan Status siaga Darurat untuk antisipasi penecegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau 2017.

Pemerintah mengapresiasi bahwa tahun 2016 Riau bebas dari kabut asap yang sudah sampai 18 tahun terjadi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan

Penetapan status tersebut dibacakan langsung oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, di ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (24/1/2017). Dalam arahan Gubernur Riau, mengatakan, sesuai dengan hasil rakor Karlahut bersama Presiden, Senin (23/1/2017) kemarin, Presiden mengapresiasi keberhasilan satgas karlahut Provinsi Riau. Dan secara nasional terjadi penurunan hotspot 83 persen.

“Bapak Presiden menekankan tidak ada lagi kebakaran hutan mengingat dampak yang besar pada tahun 2015, yang mencapai Rp220 triliun. Tahun 2016 lalu, banyak penurunan hal ini disebabkan tahun 2016 sejak dini sudah melakukan pencegahan,” ujar Gubri.

Untuk tahun 2017 ini, Presiden juga menyampaikan kepada seluruh unsur dilapanhan, melanjutkan semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Seperti kanal bloking tetap dilanjukan, termasuk dari pihak Perusahaan. Pembutan sumur bor, dan mengaktifkan Pokso Karlahut.

Selain itu, kapasitas SDM yang ada saat ini juga ditingkatkan agar, dalam melaksanakan tugas lancar. Semua pokso yang ada diaktifkan kembali,” kata Gubri.