SIARAN PERS

Jakarta (30 Mei 2025) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Telkom Indonesia dalam mengembangkan sistem peringatan dini gempa megathrust. Inisiatif ini dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung upaya penguatan sistem peringatan dini tsunami nasional yang dioperasikan dan disebarluaskan oleh BMKG.

Menurut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, pengembangan teknologi Deteksi Dini Tsunami menggunakan kabel laut optik seperti yang akan dilakukan oleh UGM dan Telkom, sangat cocok bagi Indonesia di mana kabel laut optik sudah sangat banyak digelar dan menjadi back bone pertukaran data dan informasi antar pulau. Sehingga jika kabel laut optik ini dapat digunakan untuk mendeteksi Tsunami, maka akan dapat meratakan distribusi sensor ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk ke wilayah laut yang saat ini masih jarang terdapat sensor.

“Setiap upaya untuk memperkuat mitigasi bencana, khususnya melalui inovasi teknologi, sangat kami hargai. Kerja sama antara kampus dan industri seperti UGM dan Telkom adalah bagian penting dari ekosistem kolaboratif yang kita butuhkan dalam menghadapi ancaman gempa megathrust dan tsunami,” ujar Dwikorita di Jakarta, Jumat (30/5).

Dwikorita mengungkapkan, BMKG sebagai lembaga resmi negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, bertanggung jawab penuh sebagai “single authoritative agency” yang berwenang untuk mengoperasikan dan menyebarkan informasi Peringatan Dini Tsunami.

Perlunya suatu otoritas tunggal ini, kata dia, karena untuk menghindari kebingungan dan kekacauan publik dalam meresponse lanjut Peringatan Dini, apabila Peringatan tersebut disampaikan oleh banyak lembaga yg berbeda-beda. Terutama berita adanya Tsunami ini akan berpotensi untuk menginisiasi adanya evakuasi massal dan penghentian proses produksi di industri yang mengakibatkan konsekuensi finansial sangat besar.

Dwikorita menambahkan bahwa BMKG secara terbuka mendorong lembaga riset, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk terus berinovasi. Namun, ia menekankan bahwa setiap teknologi yang dikembangkan dan akan digunakan dalam sistem peringatan dini nasional (InaTEWS) harus terlebih dahulu melalui tahapan uji kelayakan dan kesesuaian standar nasional, guna memastikan akurasi dan keandalan operasional.

“Sistem peringatan dini tsunami bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi soal kecepatan, ketepatan, koordinasi antar lembaga dan akurasi informasi yang berdampak langsung pada keselamatan jutaan jiwa dan kerugian finansial yang sangat besar pada kegiatan ekonomi

Oleh karena itu, integrasi teknologi ke dalam sistem InaTEWS harus memenuhi standar yang ketat dan dapat diuji dalam kondisi darurat nyata,” tegasnya.

Dwikorita juga menegaskan kesiapan BMKG untuk memfasilitasi proses uji coba, validasi, dan integrasi teknologi hasil kolaborasi UGM dan Telkom, serta pihak lain dengan sistem yang sudah berjalan di BMKG. Hal ini demi terciptanya sistem peringatan dini yang makin adaptif dan berdaya lindung tinggi.

Dengan potensi bencana megathrust yang mengancam kawasan Indonesia, kolaborasi multipihak menjadi kunci utama.

“Inilah saatnya kita memperkuat sinergi antarsektor. Negara ini butuh ekosistem inovasi yang mampu menjawab tantangan kebencanaan secara konkret dan terintegrasi,” tutup Dwikorita. (*)

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

Instagram : @infoBMKG
X : @infoBMKG @InfoHumasBMKG
Facebook : InfoBMKG
Youtube : infoBMKG
Tiktok : infoBMKG