Berita

Udara Jateng-DIY Semakin Panas, Ini Penyebabnya

SIARAN PERS

YOGYAKARTA (10 Oktober 2021) - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwikorita Karnawati menyebut suhu udara di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta semakin panas. Temperatur rata-rata di Jateng dan DIY mengalami trend kenaikan selama 30 tahun terakhir.

Kenaikan tersebut tidak terjadi secara merata, namun tengah wilayah daratan mengalami kenaikan lebih tinggi daripada pesisir. Kondisi ini terjadi selain karena peningkatan emisi gas rumah kaca, juga diakibatkan tingginya laju perubahan penggunaan lahan.

Mengacu pada Perjanjian Paris, kata Dwikorita, seluruh negara diharuskan membuat kebijakan dan aksi iklim untuk mencegah suhu bumi tidak melewati ambang batas 2 derajat celsius dan berupaya maksimal untuk tidak melewati ambang batas 1,5 derajat celcius dibandingkan masa pra-industri.

"Secara mikro di Kawasan Gunung Merapi, kenaikan suhu udara di sekitar wilayah Merapi ada trend kenaikan selama 30 tahun sebesar 0,7 derajat C. Selain di Kawasan gunung Merapi, trend suhu di perkotaan dipantau dari stasiun menunjukkan trend kenaikan temperatur khusus Kota Jogjakarta dari tahun 2007. Ternyata memang ada korelasi khusus antara penutup lahan dengan kenaikan suhu," ungkap Dwikorita saat mengunjungi kawasan Bendungan Kali Gendol, Yogyakarta, Sabtu (10/10).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) BIG Lien Rosalina, dan Putri Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi.

Analisis tersebut diambil dari hasil pengumpulan data rata rata suhu udara selama 30 tahun sejak tahun 1990 dan saat ini BMKG tengah mengupayakan pengumpulan data lebih jauh kebelakang yaitu selama kurun waktu 50 tahun guna melihat signifikasi perubahannya.

Dwikorita mangatakan, secara ekologis, kawasan lindung Gunung Merapi merupakan kawasan yang mempengaruhi kondisi terutama kualiatas lingkungan secara luas di wilayah Yogyakarta serta Jawa Tengah. Artinya, kawasan lindung Kawasan Gunung Merapi berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

"Jika kawasan ini rusak, maka akan mempengaruhi kemampuan kawasan di sekitarnya dalam hal adaptasi perubahan iklim," ujarnya.

Menurut Dwikorita, tren peningkatan suhu udara seperti ini juga terjadi di kota-kota besar lainnya. Oleh karena itu, tren tersebut harus direspon semua pihak karena bisa membawa dampak pada keberlangsungan hidup manusia. Khusus wilayah Yogyakarta, komponen ekologis di kawasan lindung Gunung Merapi harus menjadi perhatian serius, utamanya perubahan penutup lahan. Ditegaskan Dwikorita, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat harus melakukan upaya-upaya mitigasi sebagai bentuk tanggungjawab serta kepedulian terhadap kualitas lingkungan.

Sementara itu, Kepala BIG Muh Aris Marfai mengatakan hasil analisis yang dilakukan BMKG dan BIG nantinya dapat digunakan oleh Kraton secara luas dalam pengelolaan kawasan Gungung Merapi dan kawasan Kagungan Dalem dan kebijakan pengelolaan Kawasan Kagungan Dalem. Tindaklanjut lainnya, lanjut dia, adalah membangun komunikasi intensif dengan Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam sharing data yang diperlukan dalam analisis perubahan penutup lahan pada Kawasan Gunung Merapi.

Adapun GKR Mangkubumi menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi penutup lahan di Kawasan Merapi. Situai ini, kata dia, juga menjadi konsern utama dari Kraton Yogyakarta, baik di kaki Gunung Merapi atau di aliran sungai dan di sempadan sungai, yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan tertutupnya aliran air yang mengakibatkan hilangnya air.

GKR Mangkubumi menyebut bahwa Kawasan Gunung Merapi secara administrasi ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sebagian besar ada di Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu, kraton akan melakukan komunikasi dengan Provinsi Jawa Tengah terkait situasi dan kondisi kekinian kawasan Gunung Merapi.

"Semoga ini juga menjadi concern dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena kondisi di Klaten dan Magelang juga sudah memprihatinkan. Hasil ini tentunya akan menjadi support membangun kesepakatan kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dan kami mempunyai pijakan dalam pengelolaan penataan di Kawasan Gunung Merapi," ujarnya. (*)

Biro Hukum dan Organisasi
Bagian Hubungan Masyarakat

Instagram : @infoBMKG
Twitter : @infoBMKG @InfoHumasBMKG
Facebook : InfoBMKG
Youtube : infoBMKG
Tiktok : @infoBMKG