Berita

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekretaris Utama BMKG

Jakarta - Senin (28/6) Komisi V DPR RI mengundang para mitra kerjanya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat dengan agenda pembahasan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 s.d. Bulan Mei 2021 serta Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program dan Prioritas Anggaran K/L Tahun Anggaran 2022 Masing-Masing Unit Eselon I.

Rapat yang dimulai pada pukul 13.00 dengan dihadiri sebanyak 25 anggota dari 5 fraksi secara hybrid ini dipimpin oleh Ir. Ridwan Bae dan terbuka untuk umum.

Pada awal sambutannya Ridwan menyampaikan kepada para peserta rapat terutama Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno, M.Si untuk pagu indikatif BMKG tahun 2022 sebesar 3,108 Triliun nantinya diharapkan digunakan untuk peningkatan layanan informasi iklim dan cuaca secara masif. Hal ini agar dilakukan dengan cepat mengingat wilayah Indonesia yang rawan bencana.

Selain itu ujar Ridwan, terkait dengan bidang geofisika penelitian mengenai tsunami dan gempabumi perlu ditingkatkan untuk kepentingan mitigasi bencana, sehingga korban manusia dan kerusakan akibat tsunami dan gempabumi bisa diminimalisir.

Dan yang terakhir disampaikan oleh Ridwan untuk Instrumentasi BMKG agar lebih ditingkatkan kalibrasinya untuk peralatan pengamatan cuaca dan iklimnya dan apabila memang sudah rusak agar dilakukan penggantian, sehingga hasil pemantauan BMKG lebih akurat.

Dwi Budi Sutrisno secara singkat menyampaikan paparannya di depan Pimpinan Rapat terkait dengan APBN BMKG tahun 2021. Pada tahun 2021 pagu indikatif BMKG sebesar 3,071 Triliun dengan realisasi hingga per Juni 2021 sebesar 23,15%.

Dari hasil serapan tersebut, Dwi Budi menyampaikan prognosanya realisasi Keuangan BMKG hingga akhir Desember tahun 2021 akan tercapai 90,41%.

Kemudian Dwi Budi menambahkan untuk pagu indikatif TA 2022 BMKG mendapatkan sebesar 3,108 Triliun kami tetap fokus membaginya ke dalam 2 program yakni program MKG dan Dukungan Manajemen, dan melalui RDP kali ini kami membutuhkan dukungan serta arahan dari anggota Komisi V DPR agar anggaran yang diberikan kepada BMKG bisa dipergunakan secara maksimal untuk informasi dan keselamatan masyarakat.

Kami menyadari dalam 3 tahun terakhir ini BMKG mendapatkan kenaikan alokasi anggaran yang cukup signifikan, sehingga kami bisa melakukan peningkatan kemampuan teknis operasinal dalam rangka pelayanan informasi Meteorologi , Klimatologi dan Geofisika kepada masyarakat, ujar Dwi Budi

Usai paparan dari BMKG dan BNPP serta tanggapan dari pimpinan dan para anggota Komisi V DPR RI maka disampaikan kesimpulan RDP sebagai berikut:

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021, Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk meningkatkan langkah-langkah konkret untuk memenuhi target penyerapan anggaran Tahun 2021.
2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sestama BMKG dan Sestama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022.
3. Komisi V DPR RI sepakat dengan BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA-K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022.
4. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   • Perlu peningkatan peralatan dan instrument BMKG antara lain seperti radar cuaca dan alat deteksi tsunami;
   • Perlu memperbanyak jumlah dan sebaran alokasi program/kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan dan sekolah lapang lainnya;
   • Perlu memperbanyak pelatihan Potensi SAR di daerah-daerah