Berita

Rapat Dengar Pendapat Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Mudik Lebaran Tahun 2023

Jakarta - Selasa (5/4), Komisi V DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP & Korlantas Polri dengan agenda kesiapan infrastruktur dan transportasi terkait Mudik Lebaran Tahun 2023.

Pada kesempatan ini Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memaparkan ketersediaan informasi dan layanan cuaca yang diberikan BMKG antara lain prakiraan cuaca sebelum lebaran Periode 15 - 21 April 2023, Prakiraan Cuaca Saat Lebaran Periode 22-28 April 2023 dan Prakiraan Cuaca setelah lebaran 29 April - 05 Mei 2023

Selain Prakiraan Cuaca, BMKG juga memprediksi tentang Klimatologis Gelombang saat lebaran, Prakiraan pasang surut dan informasi banjir pesisir (ROB) Di Wilayah Pesisir Indonesia Tanggal 18-25 April 2023 serta prakiraan potensi tutupan awan konvektif untuk penerbangan.

Rapat Dengar pendapat menghasilkan kesimpulan :

1. Komisi V DPR-RI meminta Kementerian Perhubungan bersama kementerian PUPR, BMKG, BNPP (Basarnas) dan Korlantas Polri untuk mengoptimalkan koordianasi dan sinergi lintas sectoral dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan mudik lebaran tahun 2023 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
2. Komisi V DPR-RI meminta Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan angkutan mudik lebaran tahun 2023 untuk:

• Meningkatkan pengawasan dan memastikan kelaikoperasian sarana angkutan di semua moda transportasi;
• Ketersediaan posko kesehatan untuk pengendara;
• Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder dan operator moda transportasi;
• Meningkatkan pengawasan penentuan tariff untuk seluruh moda transportasi;
• Mempertegas penerapan regulasi dan sanksi bagi pengendara ODOL; dan
• Menambah perlengkapan jalan di jalur lintas selatan (Pansela).

3. Komisi V DPR-RI meminta kementerian PUPR dalam penyelenggaraan mudik lebaran tahun 2023 untuk:

• Mempercepat perbaikan jalan nasional dan jalan tol yang rusak;
• Menambah jumlah tempat istirahat dan pelayanan (rest area) pada jalan tol yang menjadi ruas utama mobilitas masyarakat;
• Mensiagakan peralatan untuk mengantisipasi penanganan potensi bencana.

4. Komisi V DPR-RI Meminta Korlantas Polri untuk mengoptimalkan upaya rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan diruas jalan tol dan jalan nasional serta simpul-simpul transportasi.
5. Komisi V DPR-RI meminta BMKG dan BNPP (Basarnas) agar meningkatkan sosialiasi informasi cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat serta memaksimalkan quick response time dalam upaya pertolongan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.