Berita

Komisi V Siap Dukung BMKG Hadapi Megathrust di Indonesia

Jakarta, 4 April 2018 / Sehubungan dengan banyaknya berkembang berita mengenai gempa megathrust yang akan menimpa Jakarta dengan kekuatan yang diprediksi sama dengan kekuatan gempa Aceh di tahun 2004, Komisi V DPR RI mengundang BMKG dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas mengenai 'Prediksi Gempa Berkekuatan Tinggi / Megathrust Yang Mengancam Jakarta serta Langkah-langkah Antisipasinya". RDP ini dimaksudkan untuk mendengarkan penjelasan dari BMKG terkait berita tersebut sekaligus mengetahui kesiapan BMKG dalam langkah-langkah antisipasi dan sosialisasi pada masyarakat dalam menghadapi gempa tersebut.

Turut diundang dalam RDP ini, Kepala BNPP (BASARNAS) Marsekal Muda TNI M. Syaugi beserta jajarannya. Sementara itu Kepala BMKG, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D, didampingi oleh Sekretaris Utama BMKG, Drs. Untung Merdijanto, M.Si, Deputi Bidang Meteorologi, Drs. R. Mulyono Rahadi Prabowo, M.Sc , Deputi Bidang Geofisika, Dr. Ir. Muhammad Sadly, M.Eng dan Deputi Inskalrekjarkom, Dr. Widada Sulistya, DEA serta pejabat Eselon 2-4 terkait.

"Komisi V ingin menanyakan kepada BMKG terkait ancaman gempabumi megathrust, terutama di wilayah Jakarta. Serta upaya mitigasi seperti apa yang telah disiapkan oleh BMKG untuk menghadapi ancaman tersebut. Kami juga berharap bisa mendapatkan informasi dan data terkait dengan potensi gempabumi megathrust ini. Karena saat ini cukup banyak informasi dan data yang berkembang menjadi perdebatan di masyarakat. Dengan adanya penjelasan BMKG hari ini, kita nanti akan bisa menyusun suatu road map bersama untuk saling besinergi menghadapi potensi ini " ucap pimpinan Komisi V.

Kepala BMKG membuka paparannya di depan anggota dewan dengan manyampaikan bahwa Indonesia memang berada di zona tumbukan lempeng. Dan berdasarkan hasil penelitian, ada 5 zona subduksi atau zona tumbukan lempeng yaitu zona subduksi Sunda, subduksi Banda, serta di Utara Sulawesi, lempeng Laut Maluku dan subduksi di utara Papua. Subduksi-subduksi inilah yang selalu menimbulkan gempabumi dan bisa juga memicu patahan aktif. Berdasarkan data yang dihimpun saat ini teridentifikasi sekitar 295 patahan aktif di wilayah Indonesia. Subduksi dan patahan aktif inilah yang ketika bergerak akan melepaskan energi yang kemudian dirasakan sebagai gempabumi.

Kepala BMKG kemudian juga menjelaskan mengenai apa itu megathrust. Megathrust adalah istilah yang menyebutkan zona subduksi lempeng yang sangat luas sekali, memanjang dari sebelah utara Sumatera memutar sampai ke selatan pulau Jawa, terus menuju Nusa Tenggara Timur dan menuju ke laut Banda. Jadi istilah Mega digunakan untuk menggambarkan ukuran zona subduksi yang cukup panjang dan luas. Namun zona ini juga terbagi atas segmen-segmen yang aktif bergerak dengan kecepatan 60-70 milimeter/tahun. Pada saat terjadi gerakan di segmen ini, maka akan memicu terjadinya guncangan/gempabumi. Oleh karena itu, gempabumi yang terjadi karena dipicu oleh pergerakan segmen-segmen tersebut disebut gempabumi megathrust, karena terjadi di wilayah zona Megathrust.

Magnitudo yang ditimbulkan oleh subduksi megathrust ini berkekuatan kurang dari 5, namun pada zona tersebut juga berpotensi membangkitkan gempa besar. Karena berdasarkan sejarah dan hasil penelitian, di bagian selatan Jawa paling tidak telah terjadi 4 kali yakni di tahun 1780 (8.5 SR), 1903 di selatan Banten (8,1 SR) , di Banyuwangi tahun 1994 (7,6 SR) dan tahun 2006 di Pangandaran (7.8 SR).

Khusus wilayah Jakarta, ada 3 ancaman sumber gempa yang bisa terasa hingga Jakarta. 2 diantaranya berpusat di zona megathrust. Yaitu megathrust yang ada di Selat Sunda dan selatan Jawa Barat. Sementara satu sumber gempa lagi yang berpotensi terasa hingga Jakarta, berasal dari sesar aktif yang berada di daratan yakni Sesar Baribis, Sesar Lembang dan Sesar Cimandiri. Jadi pusat gempa tidak ada di Jakarta, namun dampaknya bisa terasa hingga Jakarta.

Untuk mempersiapkan masyarakat dalam hal menghadapi ancaman-ancaman ini, BMKG telah melakukan proses sosialisasi, edukasi dan mitigasi. Bahkan BMKG juga menggandeng beberapa mitra BMKG serta stakeholder untuk ikut memberikan edukasi pada masyarakat untuk siap selamat dalam menghadapi potensi yang ada. Proses sosialisasi dan kerjasama akan terus digalang oleh BMKG agar masyarakat memiliki pengetahuan dasar untuk menyelamatkan diri mereka dan juga orang sekitar mereka, pada saat gempabumi terjadi.

Selain itu kepada Komisi V DPR, KBMKG juga menyampaikan harapan agar DPR bisa membantu dalam penegakan regulasi, terutama mengenai penerapan dan audit building code. Karena building code adalah jaminan keselamatan bagi penghuni bangunan apabila terjadi gempabumi. Bahkan beberapa private company, pengelola gedung dan developer, saat ini secara aktif meminta BMKG untuk menyampaikan soasialisasi mengenai persiapan menghadapi potensi bencana megathrust.

Di akhir RDP, Komisi V menyampaikan beberapa rekomendasi kepada BMKG yaitu:

1. Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk meningkatkan kinerja observasi, analisa dan diseminasi informasi, keakuratan data dan kerjasama koordinasi lintas sektor terkait bahaya dan resiko bencana hidrometeorologi dan gempabumi kepada seluruh masyarakat
2. Komisi V DPR RI meminta BMKG bersama stakeholder terkait untuk melakukan mokrozonasi bahaya dan resiko gempabumi di kota-kota besar dan padat penduduk terutama di Jakarta, serta lokasi-lokasi rawan bencana yang akan/sedang dibangun obyek vital di Indonesia serta melakukan antisipasi dini
3. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan BNPP (BASARNAS) sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, untuk lebih meningkatkan intensitas sosialisasi dan simulasi gempabumi, pelatihan potensi SAR dan penanganan panca gempabumi secara berkala ke tempat-tempat penting seperti gedung, sekolah dan rumah sakit melalui kerjasama dengan Pemda dan pihak swasta terkait
4. Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk semakin mempererat kerjasama dengan para ahli dan organisasi di bidang sains dan rekayasa gempa nasional dan internasional dalam rangka memperkuat mitigasi bencana di Indonesia
5. Komisi V DPR RI mendukung penambahan anggaran BMKG dan BNPP (BASARNAS) untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bersertifikasi serta permuktahiran peralatan dan perlengkapan pendukungnya