Berita

Cegah Paham Radikalisme, BMKG Jalin Kerja Sama dengan BNPT

Jakarta - Dalam rangka mensosialisasikan ancaman radikalisme di NKRI, BMKG menyelenggarakan Sosialisasi Tindakan Preventif dan Penanggulangan Radikalisme dalam Pembinaan Kode Etik Perilaku PNS BMKG. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium BMKG, Rabu (17/7).

BMKG mengundang Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Marsekal Muda TNI Dr. A. Adang Supriyadi sebagai narasumber.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama BMKG, Widada Sulistya menyampaikan bahwa kegiatan ini didasarkan pada maraknya pemberitaan media bahwa paham radikalisme sudah mulai masuk ke jajaran pemerintahan. Sehingga, dipandang sangat perlu dan mendesak untuk bekerja sama dengan BNPT demi mencegah paham tersebut masuk ke BMKG.

"Kita rasa penting untuk menyamakan pemahaman tentang apa itu radikalisme dan mengidentifikasi serta memproteksi diri kita dari pengaruh tersebut," jelas Widada.

Di awal paparan, Sestama BNPT menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi BNPT di bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Selain itu, BNPT juga bertugas menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Dr. A. Adang Supriadi, yang juga pernah menjabat sebagai dosen di Universitas Pertahanan tersebut juga menjelaskan tentang paham radikalisme. Radikalisme dapat dibagi menjadi dua golongan. Radikalisme positif mencakupbela negara, tekun belajar, gotong royong, melestarikan kearifan local, serta menjadi pemimpin yang visioner.

Sedangkan radikalisme negatif, menurut Adang, mencakup hal-hal seperti menyuburkan sikap intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, serta penyebaran paham takfiri.

Di akhir kegiatan, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa masuknya paham radikalisme di lingkungan BMKG berpotensi dapat menghambat kelancaran kinerja BMKG, sehingga dapat membahayakan keselamatan publik.

"Ini merupakan alasan mengapa kami perlu bekerja sama dengan BNPT untuk mencegah dan mengantisipasi hal tersebut. Sehingga kami bisa fokus untuk menjaga tugas kami lancar, efektif, dan berhasil untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana tanpa ada gangguan dari paham radikalisme," tegas Dwikorita.