Berita

BMKG Gelar Focus Group Discussion Konsorsium Gempabumi dan Tsunami, Tingkatkan Layanan dan Evaluasi InaTEWS

Jakarta, 8 Oktober 2024 - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di Indonesia dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Konsorsium Gempabumi dan Tsunami di Jakarta. FGD kali ini mengangkat tema "Ancaman Megathrust dan Sesar Aktif, serta Evaluasi Sistem Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS)". Kegiatan ini dihadiri oleh ahli dari berbagai universitas dan lembaga riset, yang bersama-sama merumuskan langkah-langkah untuk menghadapi potensi gempabumi dan tsunami di tanah air.

Plt. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam diskusi ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pemahaman terhadap potensi ancaman yang mungkin terjadi di Indonesia, seperti megathrust dan sesar aktif.

"Indonesia berada di kawasan dengan aktivitas geologi yang dinamis, termasuk di zona subduksi, sehingga kita perlu terus waspada dalam menghadapi segala kemungkinan," Kata Dwikorita.

Ia menambahkan, bahwa tugas utama BMKG sesuai dengan UUD yaitu mewujudkan tujuan Negara, yang pertama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Seperti memperkuat pemantauan dan kesiapsiagaan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi megathrust, seperti Selat Sunda dan Kepulauan Mentawai.

"Meskipun kita membicarakan Megathrust, Patahan, INATEWS, sebenernya itu konteksnya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia juga melindungi kesejahteraan umum" ujar Dwikorita dalam diskusi tersebut.

Dwikorita menekankan bahwa upaya mitigasi bencana bukan berarti menimbulkan kekhawatiran, melainkan memberikan kesiapan lebih baik. Dengan pengetahuan yang mendalam dan dukungan teknologi, ancaman seperti ini dapat dihadapi secara lebih tenang dan terukur. "Pemahaman yang baik terhadap fenomena alam ini akan membantu kita mengambil langkah-langkah tepat dalam memitigasi risiko dan melindungi masyarakat," tambahnya.

Selain megathrust, diskusi juga membahas potensi sesar aktif yang tersebar di Indonesia. Beberapa peristiwa gempabumi di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir, seperti di Cianjur pada 2022 dan di selatan Bandung pada 2024, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan bahwa hal itu menjadi pengingat pentingnya pemetaan dan pemahaman lebih lanjut terhadap sesar-sesar tersebut.

"Dengan kajian yang lebih mendalam, kita dapat memperkecil ketidakpastian dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko seismik," jelas Nelly dalam diskusi tersebut.

Dalam FGD ini, evaluasi menyeluruh terhadap Sistem Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS) juga menjadi sorotan. Meski InaTEWS telah berperan besar dalam menyelamatkan nyawa, BMKG bersama para pakar menegaskan perlunya peningkatan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi informasi.

"InaTEWS terus kita kembangkan agar semakin responsif terhadap berbagai kemungkinan, termasuk tsunami yang disebabkan oleh aktivitas non-seismik seperti longsoran bawah laut atau erupsi gunung api," ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono.

Deputi Bidang Geofisika menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap performa InaTEWS, mulai dari kualitas data hingga penyebaran informasi kepada masyarakat. "Dengan perbaikan yang berkesinambungan, kita berharap sistem ini dapat semakin andal dalam melindungi masyarakat dari ancaman tsunami," imbuhnya.

Diskusi yang melibatkan pakar dari universitas dan lembaga riset, seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Peningkatan penelitian tentang karakteristik sesar aktif dan kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan InaTEWS diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan bencana di masa depan.

BMKG berharap hasil diskusi ini dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat mitigasi risiko gempabumi dan tsunami di Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, pakar, dan masyarakat untuk membangun ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi bencana di masa mendatang.