Berita

Sekretaris Utama BMKG: Kompetensi KPA dan Bendahara Menciptakan Good Governance dan Clean Governance

Jakarta - Kuasa Pengguna Anggaran memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan kerja masing-masing dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas dan kredibilitas APBN. Peningkatan Pemahaman, kompetensi serta kapasitas KPA dalam tata kelola keuangan negara sangat diperlukan sehingga dapat mengikuti perkembangan terkini yang sesuai dengan dinamika perubahan proses bisnis dan perkembangan teknologi informasi.

Lain daripada itu, Bendahara juga merupakan bagian penting dari tim pengelola keuangan, Seorang bendahara harus memahami dan dapat dapat menyelenggarakan tata kelola keuangan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk cekatan menggunakan berbagai aplikasi yang merupakan konsekuensi perkembangan teknologi digital dalam bidang bidang keuangan.

Atas dasar inilah Pusdiklat BMKG melaksanakan dua pelatihan sekaligus, terdiri dari Pelatihan Kuasa Pengguna Anggaran Bagi Kementerian/Lembaga Angkatan I dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran Angkatan I di lingkungan BMKG yang diikuti Para KPA sebanyak 30 Kepala UPT Stasiun Meteorologi dan Stasiun Klimatologi dan 30 Bendahara UPT Daerah dari Balai I s/d V dan dibuka oleh Sekretaris Utama BMKG Ir. Dwi Budi Sutrisno, MSc di Gedung Serbaguna Pusdiklat BMKG Citeko Bogor, Senin (1/03/2020).

Adapun masing-masing kegiatan pelatihan memiliki tujuan antara lain, untuk pelatihan KPA bertujuan untuk meingkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai dalam melaksanakan tugas sebagai KPA sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sedangkan, Pelatihan Bendahara Pengeluaran bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampiam, dan sikap pegawai yang menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran sesuai peraturan berlaku dengan teliti dan akuntabel.

Dwi Budi Sutrisno mengutarakan dalam sambutan dan arahannya bahwa KPA dan Bendahara merupakan pengelola anggaran, bagaimana menciptakan good govermance dan clean Governance, oleh karena itu KPA dan Bendahara harus mempunyai kompetensi yang cukup dan memadai untuk melaksanakannya.

Empat tahun terakhir ini BMKG selalu mendapat Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan BMKG dan saat ini kita menuju tahun kelima, biasanya tahun kelima akan lebih sulit. jangan sampai kita kesandung terhadap masalah-masalah terhadap laporan keuangan, jelasnya.

Sambung Dwi Budi Sutrisno mengatakan Saat ini BPK sedang melakukan evaluasi dan telah melaksanakan kedaerah-daerah seperti surabaya, manado, makassar dan lain-lain. Menunjukan bahwa apa-apa yang kita lakukan harus dapat dipertanggung jawabkan. oleh karena itu harus benar-benar menempuh upaya lebih untuk meningkatkan kapasitas dan akubtabilitas pengelolaan keuangan negara agar predikat ini dapat dipertahankan atas laporan keuangan BMKG.

Lebih lanjut Dwi Budi Sutrisno mengatakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik tidak lepas dedikasi pengelola keuangan negara menjalankan amanah sesuai kompetensi, oleh karenanya untuk mendorong akuntabilitas Kementerian/Lembaga Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) bagi Kuasa Pengguna Anggaran, PPK dan PPSPM.

Begitu pula Kompetensi Bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.05/2017 tentang tata cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelola APBN meliputi pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, ujar Dwi Budi

Dengan Pelatihan ini dipandang sangat strategis untuk dilaksanakan, baik KPA dan Bendahara sehingga Pelatihan KPA sangat membantu dalam menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, begitu pula Pelatihan Bendahara akan membantu menyiapkan bendaharawan untuk ikut program sertifikasi, papar Dwi Budi.

[caption id="attachment_26061" align="alignnone" width="1280"] Acara Pembukaan Pelatihan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran[/caption]

[caption id="attachment_26062" align="alignnone" width="1280"] Foto Bersama[/caption]