Online Group Discussion #67 Reformasi Birokrasi
- Pusdiklat BMKG
- 17 Okt 2018
Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dilakukan sosialisasi yang dapat menjangkau seluruh elemen organisasi di BMKG, baik di kantor pusat maupun UPT-UPT teknis di seluruh Indonesia. Upaya sosialisasi ini dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran jarak jauh yang dimiliki BMKG melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG. Proses pembelajaran ini dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yakni Synchronous melalui untuk penyajian materi secara langsung dan Asynchronous melalui Learning Management System (LMS) untuk memfasilitasi dokumentasi materi dan diskusi perihal materi yang disampaikan. Kegiatan pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Online Group Discussion (OGD), kegiatan ini telah dilaksanakan semenjak tahun 2014 dengan berbagai tema seperti Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Hukum dan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan pada hari ini tanggal 17 Oktober 2018, diselenggarakan OGD ke 67 dengan tema Reformasi Birokrasi.
Kegiatan ini diikuti oleh Terdapat dua presenter yang menyajikan materi seputar Reformasi Birokrasi, yakni Saudari Nina Amelia Sasmita, M.Si yang mewakili Kelompok Kerja (Pokja) I Manajemen Perubahan untuk menyajikan perihal Reformasi Birokrasi dan Tantangan kedepan di BMKG , serta Saudara Siswanto, M.Si yang mewakili Tim Pokja Wilayah Bebas Korupsi Balai Besar MKG Wilayah IV - Zona Integritas reformasi birokrasi di lingkungan BMKG untuk berbagi perihal cikal bakal terbentuknya zona integritas, bagaimana mekanisme pengajuannya serta perubahan-perubahan yang terjadi setelah diberlakukannya zona integritas sebagai pembelajaran berkelanjutan di wilayahnya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi di BMKG.
Sebelum sosialisasi berlangsung, dilakukan polling terhadap peserta untuk mengetahui pemahaman perihal definisi reformasi birokrasi. Dari 25 peserta yang merupakan unit pelaksana teknis dan balai besar wilayah MKG, diperoleh hasil polling sebagai berikut:
Dari hasil polling ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar UPT teknis BMKG seluruh Indonesia sudah memahami bahwa Reformasi Birokrasi bukan sekedar tunjangan kinerja dan renumerasi melainkan bagaimana mewujudkan kepemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang bersifat akuntabel dan bebas KKN.
