Roadmap Kedeputian Bidang Klimatologi

Road Map Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2015 - 2019

URAIAN KEGIATAN KOMPONEN				TUJUAN KEGIATAN	BUKTI PENERAPAN	KOORDINATOR
A. PROSES
I.	Manajemen Perubahan					Kepala Pusdiklat
	1.	Tim Reformasi Birokrasi
		Menyatukan tugas-tugas dalam kelompok kerja Reformasi Birokrasi ke dalam Tugas dan fungsi organisasi		Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara menyeluruh dalam proses tugas dan fungsi organisasi, dan memperkuat pola pikir serta budaya reform	Tugas dan fungsi unit kerja yang diusulkan diubah/ disesuaikan dengan tugas dalam memproses tugas-tugas kelompok kerja	Biro Hukum dan Organisasi
	2.	Road Map Reformasi Birokrasi
		a.	Kegiatan penerapan road map dan Quick Wins dalam tugas dan fungsi dan rencana kerja tahunan	Program/kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi bersifat reform dan berusaha mencapai tujuan reformasi birokrasi yang dicanangkan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan road map	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dokumen Anggaran yang merupakan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi	Biro Perencanaan
		b.	Melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan dalam bidang/tugas dan fungsi yang mendukung reformasi birokrasi	Sosialiasi kegiatan program/kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan reformasi birokrasi	Laporan sosialisasi	Kerjasama Biro Hukum dan Organisasi dan Biro Umum
	3.	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
		a.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan hasil PMPRB dikomunikasikan kepada penanggungjawab pelaksanaan kegiatan/bidang	Pemahaman dan Self-assessment oleh pelaksana reformasi birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	Rapat Koordinasi dan laporan pemantauan setiap semester	Inspektorat melalui Sekretaris Utama
		b.	Pelatihan bagi Tim Assesor PMPRB	Peningkatan kapasitas	Laporan keikutsertaan dalam forum PMPRB, konsultasi dan pelatihan lainnya	Inspektorat melalui Sekretaris Utama
		c.	Evaluasi Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan pelaksanaan road map dilakukan setiap 1 (satu) semester	Pemantauan dan persiapan PMPRB setiap tahunnya	Rapat Koordinasi dan laporan pemantauan setiap semester	Inspektorat melalui Sekretaris Utama
	4.	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja
		a.	Menetapkan road map Reformasi Birokrasi dalam peraturan Kepala BMKG / Instruksi KBMKG	Memperjelas program dan kegiatan dalam peningkatan reformasi birokrasi BMKG	Peraturan/instruksi KBMKG	Sekretariat Utama dan Pusdiklat
		b.	Memprogramkan informasi tentang reformasi Birokrasi BMKG di website BMKG	Menginformasikan program reform dan meningkatkan pemahaman terhadap proses reform BMKG	Program Reformasi Birokrasi disebarluaskan melalui website dengan kolom tersendiri	Deputi bidang Intrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi dan Sekretariat Utama
		c.	Identifikasi dan pencanangan agent of change BMKG sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 dan penerapan role model sebagai salah satu usaha pembentukan karakter manusia BMKG	Laporan identifikasi dan pencanangan	Sekretariat Utama
	5.	Internalisasi dari pimpinan kepada pegawai		Implementasi tentang strategi rencana dan aktivitas manajemen perubahan	Pembekalan dan ceramah pimpinan, pelayanan publik	Pusdiklat
II.	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	1.	Harmonisasi
		a.	Mendokumentasikan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	Terdapat pemetaan peraturan yang jelas, peraturan mana yang sudah ditindaklanjuti, akan ditindaklanjuti dan sedang ditindaklanjuti sebagai bukti penilaian	Laporan hasil identifikasi dan pemetaaan	Biro Hukum dan Organisasi
		b.	Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron	Tindak lanjut poin II.1.a	Laporan hasil revisi peraturan perundangan	Biro Hukum dan Organisasi
	2.	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
		Evaluasi dalam pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan		Mengevaluasi apakah penyusunan Peraturan Perundang-undangan di BMKG telah sesuai dan apa saja hambatan yang dialami	Hasil evaluasi penerapan Peraturan Kepala BMKG Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan BMKG	Biro Hukum dan Organisasi
III.	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
	1.	Evaluasi
		a.	Evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsidan ketepatan ukuran organisasi	Evaluasi ketepatan fungsi organisasi, tumpang tindih tupoksi, dan kemampuan adaptasi organisasi	Survei Kesiapan Organisasi	Biro Hukum dan Organisasi
		b.	Evaluasi organisasi mengenai duplikasi fungsi, tumpang tindih, tambahan tugas dan fungsi organisasi	Evaluasi ketepatan fungsi organisasi, tumpang tindih tupoksi, dan kemampuan adaptasi organisasi	Survei Kesiapan Organisasi	Biro Hukum dan Organisasi
		c.	Evaluasi kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Evaluasi ketepatan fungsi organisasi, tumpang tindih tupoksi, dan kemampuan adaptasi organisasi	Survei Kesiapan Organisasi	Biro Hukum dan Organisasi
	2.	Penataan
			Tindak lanjut evaluasi dengan perubahan organisasi (bila ada)		Peraturan/draft pengusulan perubahan, penajaman tugas pokok dan fungsi dll	Biro Hukum dan Organisasi
IV.	PENATAAN TATA LAKSANA
	1.	Proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama
		a.	Identifikasi Jumlah SOP yang sudah diselesaikan, sedang diselesaikan, akan direvisi, dan yang belum dibuat	Memperjelas SOP apa saja yang sudah diselesaikan, sedang diselesaikan dan atau yang belum dibuat	Laporan Jumlah SOP yang sudah diselesaikan, sedang diselesaikan, akan direvisi, dan yang belum dibuat	Biro Hukum dan Organisasi
		b.	Evaluasi peta proses bisnis yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, perubahan tugas fungsi, efektivitas birokrasi dan tuntutan perubahan strategis	Memperjelas peta proses bisnis	Peta proses bisnis	Biro Hukum dan Organisasi
	2.	E-Government
		a.	Menyusun rencana pengembangan e-government terpaddi BMKG, Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	Meningkatkan pelayanan publik melalui e-government	Rencana pengembangan egovenrment BMKG	Deputi bidang Meteorologi, Deputi bidang Klimatologi, Deputi bidang Geofisika, Deputi bidang Intrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi, Puslitbang
		b.	Evaluasi pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perizinan melalui website , melakukan pembayaran, dll)	Meningkatkan pelayanan publik melalui e-government	Hasil evaluasi peningkatan penggunaan e-government dalam pelayanan publik	Deputi bidang Meteorologi, Deputi bidang Klimatologi, Deputi bidang Geofisika, Deputi bidang Intrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi, Puslitbang, Inspektorat
	3.	Keterbukaan Informasi Publik
		a.	Penyusunan peraturan Kepala BMKG tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Meningkatkan pelayanan publik melalui e-government	Draft peraturan/ peraturan ttg keterbukaan informasi publik	Deputi bidang Meteorologi, Deputi bidang Klimatologi, Deputi Geofisika, Deputi bidang Intrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi dan Sekretariat Utama
		b.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Meningkatkan pelayanan informasi publik	Pelayanan informasi di website BMKG	Pusat Seismologi Teknik Geopotensial dan Tanda Waktu, Pusat Jaringan Komunikasi
V.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
	1.	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
		a.	Analisis jabatan, analisis beban kerja serta penghitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	Didapatkan perhitungan kebutuhan yang tepat	Dokumen analisis jabatan, Analisis Beban Kerja (ABK), dan penghitungan kebutuhan pegawai	Biro Umum dan Biro Hukum dan Organisasi
		b.	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	Kebutuhan 5 tahun dijadikan acuan dalam pengajuan formasi	Dokumen proyeksi kebutuhan 5 tahun	Biro Umum
		c.	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	Manajemen karir dan pemerataan jumlah pegawai	Dokumen rencana redistribusi	Biro Umum
		d.	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama (PMG) instansi telah dihitung dan diformalkan	Didapatkan jumlah kebutuhan pelaksana core business BMKG	Dokumen penghitungan formasi PMG/ STMKG	Biro Umum
	2.	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN
			Pelaksaanaan pengumuman dan keseluruhan proses melalui sistem informasi dengan asas keterbukaan, bebas KKN		Dokumen laporan pelaksanaan rekrutmen dan sistem informasi yang digunakan	Biro Umum
	3.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
		a.	Penyusunan standar kompetensi SDM BMKG	Didapatkan standar kompetensi SDM BMKG, sehingga manajemen karir dan pengembangan SDM sudah berbasis kompetensi	Dokumen standar kompetensi	Biro Umum
		b.	Pelaksanaan assessment dan uji kompetensi bagi pegawai BMKG	Didapatkan standar kompetensi SDM BMKG, sehingga manajemen karir dan pengembangan SDM sudah berbasis kompetensi	dokumen hasil assessment	Biro Umum
		c.	Penyusunan pool talent kompetensi pegawai BMKG	Didapatkan standar kompetensi SDM BMKG, sehingga manajemen karir dan pengembangan SDM sudah berbasis kompetensi	Dokumen pelaksanaan pool talent dalam sistem informasi Human Resources Capital Management (HRCM)	Biro Umum
		d.	Penyusunan rencana pengembangan berdasarkan kompetensi	Didapatkan standar kompetensi SDM BMKG, sehingga manajemen karir dan pengembangan SDM sudah berbasis kompetensi	Dokumen rencana pengembangan berbasis kompetensi	Biro Umum
		e.	Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Didapatkan standar kompetensi SDM BMKG, sehingga manajemen karir dan pengembangan SDM sudah berbasis kompetensi	Dokumen monitoring evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Biro Umum dan Pusdiklat
	4.	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka
		a.	Penyusunan peraturan pola karir ASN BMKG	Dengan penerapan pola karir dan manajemen SDM melalui talent pool didapatkan SDM yang sesuai dengan kompetensi jabatan	Peraturan pola karir ASN BMKG	Biro Umum
		b.	Penerapan promosi terbuka bagi Pejabat Pimpinan Tinggi		Dokumen laporan pelaksanaan Pejabat Pimpinan Tinggi
	5.	Penetapan kinerja individu
		a.	Penetapan penilaian kinerja yang merupakan cascading penilaian dan penetapan kinerja pimpinan dan penetapan kinerja bawahan	Terukurnya kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan	Dokumen penetapan kinerja dan penilaian kinerja pimpinan dan jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum lainnya	Biro Umum dan Biro Perencanaan
		b.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	Terukurnya kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan	Dokumen penetapan kinerja dan penilaian kinerja pimpinan dan jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum lainnya	Biro Umum dan Biro Perencanaan
		c.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	Terukurnya kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan	Dokumen penetapan kinerja dan penilaian kinerja pimpinan dan jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum lainnya	Biro Umum dan Biro Perencanaan
		d.	Penyusunan peraturan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja yang berdampak pada pengembangan karir dan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja	Penerapan merit system	Peraturan/draft peraturan mengenai penilaian kinerja dan monitoring serta evaluasinya	Biro Umum dan Biro Perencanaan
		e.	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	Penegakan kode etik dan disiplin pegawai	Laporan monev atas pelaksanaan aturan displin/kode etik/kode perilaku	Biro Umum dan Inspektorat
		f.	Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward )	Penegakan kode etik dan disiplin pegawai	Peraturan tentang sanksi dan reward	Biro Umum dan Inspektorat
		g.	Penyusunan informasi jabatan dan peta jabatan disesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi organsiasi	Didapatkan peta jabatan dan evaluasi jabatan yang sesuai dengan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	Dokumen informasi jabatan dan peta jabatan	Biro Umum dan Biro Biro Hukum dan Organisasi
		h.	Pengusulan evaluasi kelas jabatan dan peta jabatan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Didapatkan peta jabatan dan evaluasi jabatan yang sesuai dengan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	Pengusulan evaluasi jabatan ke 3	Biro Umum dan Biro Biro Hukum dan Organisasi
	8.	Sistem Informasi Kepegawaian
		a.	Pengaturan akses sistem informasi kepegawaian	kemudahan akses dan kejelasan pengelolaan serta manajemen pegawai	Laporan pengembangan sistem informasi SDM	Biro Umum
		b.	Integrasi sistem informasi kepegawaian dalam pelaksanaan kebijakan manajemen pegawai	kemudahan akses dan kejelasan pengelolaan serta manajemen pegawai	Laporan integrasi sistem informasi SDM	Biro Umum
VI.	PENGUATAN AKUNTABILITAS
	1.	Keterlibatan pimpinan
		a.	Pemantauan pencapaian kinerja oleh pimpinan secara berkala	Pimpinan terlibat langsung dalam penetepan kinerja dan pemantauan penilaian kinerja	Penggunaan sistem informasi dalam pemantauan kinerja	Biro Perencanaan
		b.	Keterlibatan pimpinan dalam menentukan pencapaian kinerja	Pimpinan terlibat langsung dalam penetepan kinerja dan pemantauan penilaian kinerja	Dokumen penetapan kinerja dan arahan dalam penetapan kinerja	Biro Perencanaan
	2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
		a.	Upaya peningkatan kapasitas pengelola akuntablitas kinerja organisasi	Peningkatan kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerja organisasi	Dokumen diklat dan pengembangan profesionalisme SDM pengelolaan akuntabilitas kinerja	Biro Perencanaan
		b.	Penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja		Peraturan Kepala BMKG Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman daPenerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BMKG	Biro Perencanaan
		c.	Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik dan dapat diakses seluruh unit kerja dan dilakukan monitoring secara berkala setiap semester	Kemudahan dalam pengawasan pencapaian kinerja	Laporan penyusunan dan penggunaan sistem informasi dalam penilaian kinerja	Biro Perencanaan dan Biro Umum
VII.	PENGUATAN PENGAWASAN
	1.	Gratifikasi
		a.	Peraturan penanganan gratifikasi	Menghilangkan praktek gratifikasi dalam pelaksanaan tugas	Draft /peraturan penanganan gratifikasi	Inspektorat
		b.	pelaksanaan public campaign dan implementasi penanganan gratifikasi	Menghilangkan praktek gratifikasi dalam pelaksanaan tugas	Laporan pelaksanaan public campaign dan implementasi penanganan gratifikasi	Inspektorat
		c.	Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Menghilangkan praktek gratifikasi dalam pelaksanaan tugas	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan penanganan gratifikasi	Inspektorat
		d.	Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi	Menghilangkan praktek gratifikasi dalam pelaksanaan tugas	Laporan tindak lanjut apabila ada	Inspektorat
	2.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP )
		a.	Peraturan Kepala BMKG Nomor 1 Tahun 2013 tentangPedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BMKG	Pengendalian internal terhadap resiko kegiatan pelaksanan tugas dan fungsi organisasi	Peraturan Kepala BMKG Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BMKG	Inspektorat
		b.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Pengendalian internal terhadap resiko kegiatan pelaksanan tugas dan fungsi organisasi	Laporan lingkungan pengendalian	Inspektorat
		c.	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	Pengendalian internal terhadap resiko kegiatan pelaksanan tugas dan fungsi organisasi	Penyusunan assessment resiko terhadap organisasi	Inspektorat
		d.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Pengendalian internal terhadap resiko kegiatan pelaksanan tugas dan fungsi organisasi	Penyusunan desain SPIP untuk masing2 unit kerja	Inspektorat
		e.	SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Pengendalian internal terhadap resiko kegiatan pelaksanan tugas dan fungsi organisasi	Laporan hasil sosialisasi dan pengkomunikasian peraturan ttg SPIP	Inspektorat
		f.	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	Pengendalian internal terhadap resiko kegiatan pelaksanan tugas dan fungsi organisasi	Laporan pemantauan pengendalian intern	Inspektorat
	3.	Whistle-Blowing System
		a.	Whistle-Blowing System	Pengawasan asas bebas KKN dalam pelaksanaan tugas	Peraturan Kepala BMKG Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Pelaporan dan penanganan Pelanggaran (Whistle-Blowing System) di lingkungan BMKG	Inspektorat
		b.	Sosialisasi dan penerapan Whistle Blowing System	Pengawasan asas bebas KKN dalam pelaksanaan tugas	Laporan sosialisasi dan penerapan	Inspektorat
		c.	Evaluasi atas whistle Blowing System	Pengawasan asas bebas KKN dalam pelaksanaan tugas	Laporan hasil evaluasi	Inspektorat
		d.	Tindak lanjut evaluasi atas Whistle Blowing System	Pengawasan asas bebas KKN dalam pelaksanaan tugas	Laporan tindak lanjut evaluasi	Inspektorat
	4.	Penanganan Benturan Kepentingan
		a.	Peraturan Kepala BMKG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan BMKG	Pencegahan benturan kepentingan	Peraturan Kepala BMKG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan	Inspektorat
		b.	Sosialisasi dan implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan benturan kepentingan	Laporan sosialisasi dan penerapan	Inspektorat
		c.	Tindak lanjut atas hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan benturan kepentingan	Laporan hasil evaluasi	Inspektorat
	5.	Pembangunan Zona Integritas
		a.	Pencanangan zona integritas	Untuk mencapai tiga sasaran hasil utama, yaitu: peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebasKKN, serta peningkatan pelayanan publik	Piagam Pencanangan Zona Integritas	Inspektorat
		b.	Penetapan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Untuk mencapai tiga sasaran hasil utama, yaitu: peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebasKKN, serta peningkatan pelayanan publik	SK Penetapan unit yang dikembangkan menjadi Zona Integritas	Inspektorat
		c.	Pembangunan zona integritas	Untuk mencapai tiga sasaran hasil utama, yaitu: peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebasKKN, serta peningkatan pelayanan publik	Piagam Pencanangan Zona Integritas	Inspektorat
		d.	Evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	Untuk mencapai tiga sasaran hasil utama, yaitu: peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebasKKN, serta peningkatan pelayanan publik	Laporan Hasil Evaluasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Inspektorat
		e.	Penetapan unit kerja yang direncanakan sebagai "menuju Wilayah Bebas dari Korups	Untuk mencapai tiga sasaran hasil utama, yaitu: peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebasKKN, serta peningkatan pelayanan publik	SK Penetapan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Inspektorat
	6.	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Efektif
		a.	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	1. Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.	Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pimpinan	Inspektorat
		b.	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	1. Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.	Penambahan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Inspektorat
		c.	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	1. Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.	Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA)	Inspektorat
		d.	APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	1. Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.	Penerapan Program/ Rencana Kerja Pengawasan Tahunan berdasarkan Risiko Audit	Inspektorat
VIII.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
	1.	Standar Pelayanan
		a.	Peraturan tentang kebijakan standar pelayanan	Proses pelayanan telah terstandarisasi sesuai dengan peraturan	Peraturan tentang kebijakan standar pelayanan	PPID
		b.	Penyusunan Standar pelayanan telah dimaklumatkan	Proses pelayanan telah terstandarisasi sesuai dengan peraturan	Pengesahan maklumat pelayanan	PPID
		c.	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	Proses pelayanan telah terstandarisasi sesuai dengan peraturan	SOP standar pelayanan	PPID
		d.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Proses pelayanan telah terstandarisasi sesuai dengan peraturan	Review standar pelayanan	PPID
		e.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP	Proses pelayanan telah terstandarisasi sesuai dengan peraturan	Review dan perbaikan SOP	PPID
	2.	Budaya Pelayanan Prima
		a.	Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building , pelayanan prima)	Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan informasi	Laporan mengenai pelatihan dan sosialisasi penerapan Budaya Pelayanan Prima	Pusdiklat
		b.	Evaluasi bentuk informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan informasi	Laporan hasil evaluasi bentuk informasi yang telah ada, untuk mempermudah akses	Pusat Jaringan Komunikasi
		c.	Penyusunan sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan informasi	Peraturan tentang sanksi/reward tentang pelaksana layanan	Deputi bidang Meteorologi, Deputi bidang Klimatologi, Deputi bidang Geofisika, Deputi bidang Intrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi dan Biro Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat
		d.	Pengelolaan sarana layanan terpadu/terintegrasi	Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan informasi	Peraturan dan laporan mengenai layanan terpadu	Biro Umum
		e.	Pengembangan dan inovasi pelayanan	Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan informasi	Laporan pengembangan dan inovasi pelayanan	Pusat Meteorologi Publik
	3.	Pengelolaan Pengaduan
		a.	Media pengaduan pelayanan	Pengaduan masyarakat terkelola dengan baik	Laporan mengenai identifikasi media yang digunakan dalam pengaduan pelayanan	Pusat Database
		b.	Penyusunan SOP pengaduan pelayanan	Pengaduan masyarakat terkelola dengan baik	SOP Pengaduan Pelayanan	Pusat Database
		c.	Penajaman tugas dan fungsi dengan penetapan unit yang mengelola pengaduan pelayanan	Pengaduan masyarakat terkelola dengan baik	Penetapan unit kerja yang menangani pengelolaan pengaduan pelayanan	Pusat Database
		d.	Penanganan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Pengaduan masyarakat terkelola dengan baik	Laporan penanganan tindak lanjut	Pusat Database
		e.	Penanganan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Pengaduan masyarakat terkelola dengan baik	Laporan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Pusat Database
	4.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan				Masing-masing kedeputian, Pusdiklat, Puslitbang dan Inspektorat
		a.	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan BMKG	Hasil survey masyarakat	Pusat Databas
		b.	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan BMKG	Laporan hasil survey ditampilkan/disosialisasikan melalui website	Pusat Databas
		c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan BMKG	Laporan tindak lanjut hasil survey	Pusat Databas
	5.	Pemanfaatan Teknologi Informasi				Pusat Jaringan Komunikasi
		a.	Penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Mempermudah akses informasi dan peningkatan pelayanan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat	Laporan penerapan mengenai teknologi informasi yang digunakan dalam pemberian pelayanan	Pusat Database dan Pusat Jaringan Komunikasi
		b.	Rencana pengembangan teknologi informsi dalam memberikan pelayanan	Mempermudah akses informasi dan peningkatan pelayanan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat	Blue print rencana pengembangan teknologi informasi yang akan digunakan	Pusat Database dan Pusat Jaringan Komunikasi
		c.	Perbaikan secara terus menerus	Mempermudah akses informasi dan peningkatan pelayanan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat	Laporan review pelaksanaan penggunaan teknologi informasi dan tindak lanjutnya	Pusat Database dan Pusat Jaringan Komunikasi
B. HASIL
I.	KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja			Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
	2.	Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)			Hasil survei organisasi
II.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
	1.	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)			Hasil survei eksternal
	2.	Opini BPK			Hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
III.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)				Nilai hasil survei pelayanan publik