Berita

Rakorwil Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar

Surabaya - Selasa (19/3) , Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah dengan mengusung tema "Kita Wujudkan Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel dalam mendukung Lompatan inovasi 4.0 BMKG Indonesia Selamat Sejahtera".

Kegiatan diikuti oleh 92 peserta yang terdiri dari 60 orang KUPT, 20 orang Tim dari kantor BMKG pusat, operator atau PPK dari koordinator provinsi sebanyak 12 orang, dan dibuka secara resmi Deputi Bidang Geofisika Dr. M.Sadly, M.Eng

Tujuan dilaksanakan Rakorwil adalah sebagai tindak lanjut dari program jangka pendek, menengah dan jangka panjang Rencana Pembangunan BMKG, serta merekap permasalahan dan kendala dalam melaksanakan anggaran tahun 2019 dan perencanaan tahun 2020 ditingkat Satker maupun Wilayah dilingkungan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III.

Dalam sambutannya Deputi Bidang Geofisika BMKG menyampaikan instruksi Kepala BMKG kepada seluruh pejabat dan pegawai baik pusat maupun daerah, yakni diharapkan para Pejabat :

• Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2018 secara komprehensif, jangan sampai permasalahan dan kendala terulang lagi pada tahun anggaran di masa mendatang. Biasanya permasalahan dan kendala disebabkan oleh 4 faktor, yaitu : institusional, struktural, kultural, dan faktor geografis;
• Mempersiapkan pelaksanakan anggaran tahun 2020 secara cermat, mulai dari Laporan Kesiapan, Pengadaan Barang/Jasa, Pencatatan Asset BMN, Pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan;
• Merencanakan anggaran tahun 2020 secara integral, dengan melakukan sinkronisasi kebijakan top down dan usulan bottom - up, selaraskan dengan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka tahunan serta membuat daftar urutan prioritas kegiatan yang mendukung prioritas nasional.

Usai pembukaan Rakorwil, keesokan harinya diadakan sosialisasi yang dihadiri para KUPT, diantaranya sosialisasi Penguatan Kehumasan dan Laporan Analisis Beban Kerja BMKG 2018.

Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG, Darwahyuniati menyampaikan laporan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) BMKG tahun 2019. Darwahyuniati menjelaskan, dari hasil ABK yang telah dilakukan, terlihat bahwa sebagian besar unit kerja di BMKG masih kekurangan sumber daya manusia. Dari total kebutuhan pegawai BMKG sebanyak 7498 orang, baru terpenuhi kurang lebih 4219 orang. Artinya baru sekitar 56% yang terpenuhi dari total kebutuhan.

ABK ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun standar beban kerja jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai, serta pedoman pelaksanaan mutasi pegawai untuk dari unit kerja yang lebih ke unit kerja yang kurang, sesuai dengan analisis beban kerja yang telah dilaksanakan. Secara lebih luas, ABK akan digunakan untuk keperluan penataan/penyempurnaan struktur organisasi serta bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja di BMKG.

Dilanjutkan dengan presentasi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BMKG, Akhmad Taufan Maulana menguraikan peran penting humas sebagai jembatan antara organisasi/institusi dengan masyarakat/publik. BMKG merupakan institusi pemerintah yang berkaitan erat dengan penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga diperlukan kemampuan komunikasi dan inovasi agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Hal tersebut sesuai dengan arahan presiden RI Joko Widodo terkait komunikasi publik kementerian/lembaga. Humas pemerintah mengemban peran untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus meningkatkan dukungan publik terhadap kinerja pemerintah. Ini merupakan fungsi humas pemerintah dalam hal manajemen informasi dan manajemen reputasi.

Lebih lanjut, Taufan menyampaikan apresiasi terhadap dukungan UPT BMKG di daerah dalam hal kehumasan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di daerah seperti sosialisasi/pelatihan, penyediaan informasi MKG melalui infografis/videografis, koordinasi antar sektor di daerah, serta penulisan berita, release, dan artikel merupakan bukti peran aktif UPT di daerah dalam mendukung kehumasan. Ke depan, diharapkan dapat diselenggarakan bimbingan teknis kepada pelaksana kehumasan di daerah agar kehumasan BMKG semakin berkembang.