Berita

RDP Pembahasan RKA/KL Mitra Kerja Komisi V DPR RI

Jakarta, Rabu (7/9) Komisi V DPR RI mengundang para mitra kerjanya BMKG, BNPP, dan Bapel-BPWS pada Rapat Dengar Pendapat dengan agenda pembahasan RKA/KL Badan/Lembaga dalam nota keuangan RAPBN TA.2018 di ruang rapat kerja Komisi V DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar dari Wakil Ketua Ir. H.Sigit Sosiantomo. Dalam sambutannya beliau menjelaskan bahwa ``terkait dengan pembahasan para mitra kerja perlu kiranya disampaikan bahwa rapat hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari rapat mengenai pembahasan RAPBN 2018 yang telah dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2017.Melalui rapat kali ini tentunya kita lebih fokus perihal pasokan strategis nasional yang lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umunya serta program-program yang dibutuhkan masyarakat pada khususnya di daerah, kabupaten atau daerah tertentu.``

Setelah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyampaikan paparannya, Sekretaris Utama BMKG Dr. Widada Sulistya, DEA yang juga bertindak sebagai Plt. Kepala BMKG menyampaikan beberapa point outline paparannya seperti; Dasar penyusunan RKA/KL BMKG TA. 2018, RIncian pagu anggaran BMKG TA. 2018 per program, dukungan BMKG untuk prioritas nasional TA. 2018, Rencana kerja dan anggaran BMKG TA. 2018.

Dalam paparannya Dr. Widada menjelaskan ``peran BMKG dalam mendukung prioritas nasional difokuskan pada Program pengembangan dan pembinaan MKG, outputnya berupa layanan informasi cuaca bandara yang ditargetkan untuk 2 bandara , dan AWOS yang ditargetkan pemasangannya di 30 bandara`` . Dengan adanya rincian kegiatan tersebut , maka BMKG melalui RDP kali ini mengusulkan anggaran untuk TA. 2018 sebesar Rp. 2,697 triliun, tetapi mendapat pagu anggaran TA.2018 sebesar Rp. 1.702 triliun sehingga masih terdapat backlog Rp. 994,5 milyar.

Rapat diakhiri dengan kesimpulan Komisi V DPR RI dan para mitra kerjasanya sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakayat umum, serta program yang dibutuhkan oleh masyarakat di kabupaten/kota akan disesuaikan saran pendapat dan usulan Komisi V DPR-RI sebagaimana yang disampaikan dalam rapat pembicaraan pendahuluan RAPBN TA. 2018, serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit eseln I dalam nota keuangan RAPBN TA. 2018 pada RDP mendatang.