Berita

Rapat Koordinasi Wilayah Tahun 2022: Wujudkan Good Governance Menuju BMKG Berkelas Dunia

Jakarta - Selasa (15/2), Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, MSc. PhD membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah Balai Besar Wilayah I s/d V secara daring melalui zoom meeting.

Kegiatan Rapat Koordinasi antar UPT yang diselenggarakan rutin setiap tahunnya ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja dan menyelaraskan program dan kegiatan UPT pada tingkat wilayah dengan program dan kegiatan BMKG Tahun 2023 dengan mengacu pada rencana kinerja tahunan (RKT) Tahun 2023 dan kendala/permasalahan yang dihadapi baik bidang teknis operasional maupun kesekretariatan di tingkat daerah provinsi.

Rakorwil ini merupakan rangkaian kegiatan dari siklus perencanaan pembangunan BMKG untuk Tahun Anggaran 2023 dengan mengangkat Tema ini adalah "Melalui Rapat Koordinasi Wilayah Tahun 2022 Kita Wujudkan Good Governance Menuju BMKG Berkelas Dunia"

Dwikorita Karnawati dalam sambutannya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tinginya dan ucapan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara sekalian dalam melaksanakan tugas pembangunan BMKG secara nasional.

lebih lanjut beliau menyampaikan Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023, diharapkan dapat mempedomani kebijakan lembaga yang disampaikan melalui Rapernas 2022 (Trust And Globally Respected) yaitu:

1. Mengoptimalkan Big Data, AI Implementation Smart Intelligence Information System 0.
2. Continuous quality improvement and never ending Innovation.
3. Smart human capacity development.
4. Balance duty and responsibility Pusat dan Daerah.
5. Clear, clean and qualified procurement

Selain hal tersebut di atas diharapkan dalam penyusunan anggaran Tahun 2023 agar

1. Menjaga kelangsungan operasional Satuan Kerja, yaitu menyusun anggaran sesuai baseline dengan memperhatikan alokasi Belanja pegawai, Belanja Operasional Layanan Perkantoran dan Belanja Non Operasional Berkarakteristik Operasional "Pemeliharaan Peralatan MKG";
2. Melakukan Efisiensi Anggaran Birokrasi, meliputi:
   1. Efisiensi Perjalanan Dinas, Pembatasan Frekuensi/ Jumlah peserta Perjadin, Perjadin hanya untuk kegiatan yang tidak dapat dihindarkan dan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi menggunakan sarana TI untuk komunikasi;
   2. pembatasan Honor swakelola Honor Tim yang rasional (Honor hanya diberikan untuk tambahan penugasan yang tidak berelasi dengan Tusi);
   3. Go Green dan Paperless Penghematan biaya dari operasional perkantoran sehari-hari dan ramah lingkungan).

3. Penyusunan dan Program Penganggaran Tahun 2023 agar : Dilakukan berdasarkan RKBMN 2021 serta usulan kegiatan utama harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mengingat sangat terbatasnya dana APBN; dalam melakukan penyusunan RAB dan spesifikasi mengacu Harga Satuan Biaya (HSB) yang disusun dengan masukan minimal 5 vendor; dan Merespon kebutuhan informasi MKG tingkat daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah masing-masing dan melanjutkan pembangunan tahun 2022 yang belum selesai, utamanya kegiatan yang bersifat multiyear;
4. Mengantisipasi pembangunan dan pengembangan bandar udara dan pelabuhan laut yang berdampak pada operasional stasiun BMKG, termasuk pemasangan display dan integrasi pengamatan meteorologi penerbangan dan meteorologi maritim;
5. Pelaksanaan Kalibrasi oleh Balai Besar MKG Wilayah I - V agar dilaksanakan sesuai kesepakatan dan jadual yang ditetapkan;
6. Dalam penyusunan RAB dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan harga yang wajar dengan membandingkan minimal 5 vendor.

Kegiatan Rakorwil akan diselenggarakan selama 4 hari dan diikuti oleh Para Kepala UPT di wilayah Balai besar MKG Wilayah I s/d V.