Berita

Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2018 dan Pembahasan Alokasi Anggaran

Jakarta, 9 Juli 2018 / Bertempat di ruang rapat Komisi V DPR RI, diadakan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR RI dengan BMKG, Basarnas, dan BPWS dengan agenda :

1. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018
2. Pembahasan alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran Kementerian / Lembaga tahun anggaran 2019 di masing-masing unit Eselon I Kementerian / Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI

Rapat dipimpin oleh H. Anton Sukartono Suratto, M.Si. selaku Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sementara dari BMKG, hadir Sekretaris Utama BMKG, Drs.Untung Merdijanto, M.Si dan Deputi Bidang Geofisika, Dr. Ir. Muhamad Sadly, M.Eng.

Dalam paparannya, Sestama BMKG menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018 sampai dengan Juni 2018, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : S-877/AG/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Terkait Pergeseran Anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja lainnya ke Badan Anggaran BMKG maka Pagu Anggaran BMKG mengalami kenaikan menjadi 1.8 Trilyun Rupiah dengan Pagu awal sebesar 1.7 Trilyun dan penambahan Pagu dari BA BUN sebesar 101,3 Milyar. Penambahan Pagu tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Annual Meeting of IMF World Bank yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 di Bali.

Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan sarana layanan informasi penerbangan, diantaranya :

1. Membangun Automated Weather Observing System (AWOS) kategori 3 di Makassar
2. Membangun AWOS kategori 3 di Juanda
3. Membangun AWOS kategori 3 di Denpasar
4. Membangun Wind Shear Alert System dan AWOS kategori 1
5. Upgrade AWOS kategori 1 menjadi kategori 3
6. Membangun LIDAR 3 dimensi
7. Membangun mobile LIDAR 1 dimensi
8. Membangun radar maritime
9. Pengadaan Client RADAR

Sestama BMKG juga menyampaikan bahwa Pagu Indikatif BMKG tahun 2019 belum dapat mencukupi kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dalam Renstra sebesar 2,935 Triliun. Berdasarkan Surat Edaran Pagu Indikatif tahun 2019, BMKG mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar 1,777 triliun sehingga terdapat BACKLOG sebesar 1,157 Triliun. Selain itu, kebutuhan sarana prasarana layanan informasi MKG untuk memenuhi isu dan lingkungan strategis belum tertampung dalam RAPBN BMKG tahun 2019.

BMKG akan melakukan pergeseran Belanja Modal ke Belanja Barang agar 30 % peralatan pengamatan BMKG dapat terpelihara dan terkalibrasi. Untuk memenuhi kebutuhan Belanja Modal, BMKG mengupayakan pendanaan kreatif dan inovatif seperti kerjasama, soft loas, hibah dan KPBU /PPP. Oleh karena itu, untuk memenuhi kegiatan-kegiatan dalam isu dan lingkungan strategi, BMKG memohon dukungan dari Komisi V DPR RI untuk penambahan alokasi anggaran 2019 agar sasaran lompatan layanan informasi MKG 4.0 dalam rangka mendukung keselamatan infrastruktur, transportasi dan masyarakat dapat terwujud.

Kesimpulan akhir dari RDP tersebut adalah :

1. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan BMKG mengenai capaian terhadap target pelaksanaan APBN TA 2018 sampai dengan Semester I. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta agar BMKG melakukan upaya untuk peningkatan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018.
2. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan BMKG mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran dari Eselon I dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019 sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

NO.	BADAN/PROGRAM	PAGU KEBUTUHAN	PAGU INDIKATIF TA 2019 (Sesuai SB Menkeu dan Kepala Bappenas)	PENYESUAIAN PAGU INDIKATIF TA 2019 (Hasil Trilateral Meeting)	KEKURANGAN ( Backlog )
		A	B	C	D (C-A)
1.	BMKG	2.935.591.300	1.777.894.692	1.777.894.692	(1.157.696.608)
	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	847.300.000	514.268.976	362.450.661	(484.849.339)
	Pengembangan dan Pembinaan MKG	2.088.291.300	1.263.625.716	1.415.444.031	(672.847.269)

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan BMKG akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan Pagu Kebutuhan TA 2019 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

3. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas sehubungan dengan program prioritas keselamatan publik dan infrastruktur melalui pengembangan sistem pemantauan gempa bumi dan peringatan dini tsunami serta peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana peralatan layanan informasi gempa bumi, cuaca maritim dan penerbangan di Indonesia, serta program prioritas pencarian dan pertolongan.

4. Komisi V DPR RI mendukung rencana BMKG yang akan melakukan pergeseran Belanja Modal ke Belanja Barang untuk memenuhi keperluan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengamatan BMKG sebelum pagu alokasi anggaran disetujui.

5. Komisi V DPR RI mendukung upaya BMKG untuk mengantisipasi kekurangan pembiayaan dengan mengupayakan pendanaan kreatif dan inovatif seperti kerjasama, soft loan, hibah dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha / Public Private Partnership (KPBU/PPP).

6. Sebagai tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 5 Juni 2018, maka BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Bapel-BPWS bersedia untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA-K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan saran dan pendapat Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019.