Berita

Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Penyelenggaraan Data dan Informasi Kelautan Untuk Pembangunan Nasional

Jakarta - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika bersama 10 pimpinan Kementerian/Lembaga melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman 11 Kementerian/Lembaga Tentang Sinergi Penyelenggaraan Data dan Informasi Kelautan untuk Pembangunan Nasional melalui video conference, Senin (31/8).

Agenda yang diiniasi oleh Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi ini merupakan pembaruan dari Nota Kesepahaman yang sebelumnya pernah ditandatangani oleh 8 K/L tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Survei dan Observasi serta Berbagi Pakai Data dan Informasi Kelautan yang berakhir pada 1 September 2020.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutannya menyampaikan bahwa semua pihak harus bekerja untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada.

"Mengelola kewilayahan Indonesia tentunya memerlukan penguasaan terhadap data dan informasi, khususnya kelautan nasional. Ini yang menjadi salah satu alasan utama kita berkumpul di hari ini untuk finalisasi Nota Kesepahaman antar kita semua," jelasnya.

Lebih lanjut, Menko Luhut mengharapkan adanya sinergi dan kolaborasi ini dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelenggaraan data dan informasi kelautan Indonesia. Nota Kesepahaman ini nantinya dapat dijadikan payung hukum atas sinergi penyelenggaraan data dan informasi kelautan dalam konteks pembangunan nasional.

"Sinergi akan meningkatkan semangat kita sebagai institusi pemerintah dalam melaksanakan amanat yang diberikan kepada kita," lanjutnya.

Proses penandatanganan nota kesepahaman ini dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan para Kepala/Lembaga.

Adapun 11 Kementerian/Lembaga yang menjadi Para Pihak dari Nota Kesepahaman tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Tentara Nasional Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi sinkronisasi perencanaan survei dan observasi kelautan, termasuk di dalamnya penetapan hari layar; pemberdayaan bersama sumber daya para pihak untuk pelaksanaan survei, perolehan data penginderaan jauh, serta observasi kelauta; pengolahan data dan informasi kelautan; berbagi pakai dan penyebarluasan data dan informasi kelautan; penggunaan data dan informasi kelautan dalam penyusunan kebijakan nasional; pemantauan dan evaluasi data dan informasi kelautan; serta kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh para pihak.