Berita

Komisi V DPR RI Apresiasi BMKG dalam Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Anggaran

Jakarta - Senin (13/7), Komisi V DPR RI mengundang para mitra kerjanya yaitu BMKG, BNPP (Basarnas) dan Bapel BPWS dalam rangka membahas Tindak Lanjut Hapsem BPK Semester I dan II Tahun 2019 di Ruang Rapat Komisi V Gedung Nusantara.

Rapat yang dihadiri pimpinan lembaga diantaranya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPP (Basarnas) Bagus Puruhito dan Plt Kepala BPWS Achmad Herry Marzuki. Rapat di mulai pukul 13:00 dengan Pimpinan Rapat H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE,.M.Si

Dwikorita Karnawati dalam presentasinya mengatakan bahwa Capaian BMKG atas laporan keuangan dari tahun 2015-2019 meraih penilaian/Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualan (WTP) sebanyak 5 kali berturut-turut.

"Sejak Tahun 2003 sampai dengan tahun 2018, pemeriksaan atas laporan keuangan terdapat 17 LHP yang meliputi sebanyak 357 rekomendasi (97,28%) yang telah ditindaklanjuti BMKG sedangkan sisanya 10 rekomendasi (2.72%) dalam proses tindaklanjut," terang Dwikorita

Lebih lanjut, Dwikorita menyampaikan 10 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang meliputi Penatausahaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Kas Bendahara Taruna Baru (PTB), Denda Pemutusan Kontrak dan Keterlambatan Pekerjaan dan Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas.

Kemudian Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BMKG, BNPP (Basarnas) dan Bapel-BPWS yang meraih opini WTP pada Hapsem I & II BPK tahun 2019 dan meminta kepada tiga instansi tersebut untuk dapat mempertahankan predikat WTP tersebut di masa mendatang.

Selain itu, Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG, BNPP (Basarnas) dan Bapel-BPWS untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK RI dan mengambil langkah preventif yang harus dilaksanakan agar temuan dalam Hapsem I & II BPK Tahun 2019 tidak terulang lagi di tahun mendatang.