Berita

Cegah Tipikor dalam Percepatan Proyek Strategis Nasional, BMKG - Kejaksaan Agung Gelar Sosialisasi Jamintel

Jakarta, (8/12) - Sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pelaksanaan pembangunan strategis di Kementerian/Lembaga, Kejaksaaan Agung RI bekerjasama dengan BMKG menyelenggarakan Sosialsiasi Tugas dan Fungsi Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (DPPS) Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Holiday Inn Jakarta ini juga dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan BMKG. Serta Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI Idianto.

Tujuan sosialisasi ini karena dalam proses percepatan proyek-proyek strategis serta tingkat urgensi yang tinggi sering ditemui banyak hambatan yang dialamai dalam proses pelaksanaannya.

Diharapkan peserta dari jajaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) maupun internal Kejaksaan dapat memahami peran tugas dan fungsi Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis sebagai fungsi pencegahan dalam penegakan hukum.

"Fungsi pencegahan menjadikan para pemangku kepentingan / stakeholders memiliki ketenangan dalam bekerja tanpa dihantui rasa takut apakah ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau tidak di dalam pembangunan strategis yang dilaksanakan", ujar Idianto

Ia melanjutkan, apabila terdapat perilaku pribadi yang sengaja untuk mengeruk keuntungan dalam proses pembangunan, maka secara tegas kami menyatakan tidak akan mendapat tempat yang nyaman dan akan berhadapan dengan hukum.

Dalam kesempatan ini, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengapresiasi Kejaksaan Agung yang terus mengawal BMKG dalam melaksanakan fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa, serta fungsi pengendalian dan pengawasan.

Dwikorita berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat mendeteksi secara dini pencegahan tindak pidana korupsi dalam proses percepatan pelaksanaan PSN.

"Saya meminta agar rencana pembangunan BMKG yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasonal 2020-2024, Renstra BMKG 2020-2024 dan RKT BMKG 20221 dapat dilaksanakan dengan baik dan terhindar dari Tindak Pidana Korupsi serta berpedoman pada aturan, agar konsistensi program BMKG dapat terlaksana," pungkas Dwikorita.