Berita

Sosialisasi Manajemen ASN Melalui Penguatan Fondasi Pengelolaan SDM BMKG Menuju Sistem Merit

Jakarta - Senin (9/4) Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph.D membuka kegiatan workshop yang dikemas dalam bentuk talkshow perihal "Penguatan Fondasi Pengelolaan SDM BMKG Menuju Sistem Merit" di gedung auditorium BMKG.

Acara dimoderatori oleh presenter dari TV one Brigita Manohara dengan mengundang narasumber Kepala Badan Kepegawaian Negara Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS dan Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karir SDM Aparatur Kemenpan RB Abba Subagja, S.Sos. MAP.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan mensosialisasikan tentang manajemen ASN yang berbasis sistem "Merit" dimana sistem ini memiliki sasaran perubahan ASN ke depannya terhadap profesionalitas ASN menuju era industri 4.0 yang ditandai dengan otomatisasi, transformasi ekonomi digital dan inovasi teknologi.

"Dengan adanya sistem berbasis Merit ini, BMKG akan memfokuskan pondasi manajemen ASN nya pada penguatan Jabatan Fungsional dengan aspek penataan standarisasi jabatan dan pengembangan karir, penataan jabatan fungsional sebagai karir professional berbasis inovasi dalam ASN BMKG, pengembangan kompetensi serta penguatan kinerja berbasis inovasi serta pengembangan sikap dan budaya inovasi", Ujar Sekretaris Utama BMKG Drs. Untung Merdijanto. M.Si dalam sambutan pembuka.

Melalui kesempatan ini, Prof. Dwikorita dalam sambutannya memberikan stimulus kepada para peserta workshop "ke depannya BMKG harus bisa menciptakan quick win, dimana era perkembangan teknologi semakin berkembang pesat, sehingga BMKG harus bisa melompat jauh agar tidak tergerus oleh desructive inovation".

Lebih lanjut beliau menyampaikan "perkembangan teknologi saat ini tidak bisa kita hindari, justru kita harus semakin bisa memiliki daya saing dan beradaptasi terhadap perubahan inovasi yang begitu cepat", ujar Dwikorita.

Narasumber dalam kegiatan workshop ini berasal dari Kemenpan RB, BMKG dan diselenggarakan dari 9-12 April 2018 dengan 50 orang peserta yang terdiri dari Pejabat Administrator dan pengawas sebagai perwakilan pengguna jabatan fungsional.