Berita

Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan BBMKG Wilayah IV Makassar

Makassar - Jumat (18/1) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Asset BMN Semester II Tahun 2018 di Hotel Aryaduta Makassar. kegiatan rekonsiliasi di Kota Makassar ini merupakan kota kedua setalah pelaksanaan rekonsiliasi di kota Jogjakarta. Dengan mengambil tema kerja kreatif dan inovatif penyusunan laporan keuangan kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan opini WTP.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 18 sd 21 Januari 2019 ini diikuti oleh kurang lebih 137 orang peserta yang terdiri dari Kepala Stasiun di Lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah IV, petugas SAIBA, dan petugas SIMAK BMN serta Instruktur BMKG dan Departemen Keuangan serta panitia berjumlah 58 orang.

Plt. Kepala BBMKG Wilayah IV selaku ketua panitia pelaksanaan kegiatan, Joharman, SH, MM mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi ini yaitu dalam rangka menyusun laporan keuangan semester II tahun 2018 tingkat wilayah, serta rekonsiliasi data SAIBA dan SIMAK BMN.

Dalam pembukaan kegiatan rekonsiliasi ini juga dihadiri oleh Kepala BMKG, Dr. Prof. Dwikorita Karnawati, Drs. Herizal, M.Si selaku Deputi Bidang Klimatologi dan juga Inspektur BMKG Dr. Suko Prayitno Adi, M.Si. dalam sambutannya Herizal berharap dengan kegiatan rekonsiliasi ini dapat meningkatkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat mempertahankan opini WTP hal ini merupakan sebagai tindak lanjut dari Undang - Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara serta Undang -Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

Selain itu dalam pembukaannya, Dwikorita memberikan arahan kepada peserta untuk selalu siap dan siaga dalam memoptimalkan Sistem peringatan dini BMKG, tidak hanya peringatan dini gempa bumi dan tsunami tetapi juga system peringatan dini lainnya yang dimiliki oleh BMKG. hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

lebih lanjut ia mengatakan akhir akhir ini peran BMKG menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, berdasarkan data pengamatan di tahun 2018 gempa bumi tercatat terjadi 11.000 kali, jumlah ini 2 kali lipat dari data gempa biasanya. Dalam hal ini BMKG akan memasang beberapa peralatan yang akan dipasang di daerah rawan gempa bumi dan tsunami guna meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana yang akan terjadi.

"BMKG harus berupaya dalam membangun sistem dan peralatan sebagai bentuk antisipasi bencana, penambahan peralatan juga harus di sesuaikan dengan pemeliharaan," imbuhnya.

Terkait peristiwa tsunami Selat Sunda akibat aktivitas anak gunung Krakatau dan peristiwa tsunami di Palu, BMKG hadir sebagai instansi pemerintah yang terus melakukan sinergitas dengan PVMBG dan BPBD setempat untuk membantu masyarakat menghadapi bencana. Harapannya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dapat melakukan evakuasi mandiri ketempat yang lebih tinggi ketika merasakan gempa yang cukup kuat, karena tsunami bisa terjadi dalam hitungan menit setelah gempa terjadi.

Lebih lanjut, Dwikorita menjelaskan bahwa untuk antisipasi dan mitigasi kebencanaan diperlukan strategi pentahelix, Pertama sinergi kerjasama antara Akademia (pakar BMKG atau pakar Universitas setempat, ahli gempa, ahli tsunami, ahli meteorologi), Kedua Bisnis (sinergi dengan pihak swasta), ketiga C (Community), keempat G (Government), Kelima dengan Media, dan terakhir dengan Tokoh Masyarakat seperti Ulama dan Pendeta diharapkan informasi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat sehingga lebih tepat sasaran dan efektif.