Berita

RDP Pembahasan RKA-KL Dalam RAPBN-P TA 2017

Jakarta - Kamis (7/6) Sebelum memasuki masa reses pada 19 juli 2017 yang akan datang, Komisi V DPR-RI mengundang para mitra kerjanya seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, BMKG, BNPP, dan BPWS untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan agenda pembahasan RKA-KL mitra kerja Komisi V DPR -RI dalam RAPBN-P tahun anggaran 2017.

Rapat yang dihadiri oleh 53 orang anggota dari 10 fraksi dan dipimpin oleh Ketua H. Muhidin M.Said, SE. MBA diawali dengan pengantar dari Muhidin yang menjelaskan ``bahwa tadi pagi DPR - RI telah menerima perubahan Rancangan Undang - Undang tentang perubahan Undang-undang no 18 tahun 2016 tentang APBN tahun anggaran 2017 atau yang biasa dikenal dengan APBN-P tahun 2017``.

Lebih lanjut Muhidin menjelaskan ``dalam APBN-P tahun anggaran 2017 terdapat perubahan alokasi anggaran terhadap masing - masing mitra kerja Komisi V DPR - RI``.

Dengan adanya perubahan APBN-P tersebut, pemotongan yang dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4/22 Juni/ tahun 2017 tentang efisiensi belanja barang K/L dalam pelaksanaan APBN-P tahun anggaran 2017 BMKG terkena sebesar 89 milyar.

Dalam paparannya Kepala BMKG Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng menjelaskan bahwa dengan adanya pemotongan berdasar Inpres tersebut maka BMKG melakukan efisiensi anggarannya di beberapa komponen seperti :

1. a) Perjalanan dinas dan paket meeting
2. b) honorarium tim/kegiatan
3. c) Belanja Operasional perkantoran
4. d) Belanja jasa
5. e) Belanja Pemeliharaan
6. f) Belanja barang operasional dan non operasional

Dengan adanya penghematan tersebut maka pagu BMKG semula Rp 1.502.466.524.000 menjadi Rp 1.413.466.524.000.

Dr. Andi Eka menyampaikan lebih lanjut, ``bahwa pada 15 Mei 2017 BMKG telah mengusulkan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan melalui surat Kepala BMKG No. KU.004/006/KB/V/2017 perihal usulan tambahan anggaran dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp 202,47 milyar yang akan dipergunakan untuk :

1. Pembangunan sistem monitoring hotspot dan asap (15 milyar)
2. Pengadaan sistem pemantau mitigasi dampak Kebakaran hutan dan lahan (60,77 milyar)
3. Pengembangan sistem informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami (126,7 milyar)

Rapat diakhiri dengan kesimpulan bahwa dari 10 fraksi yang menghadiri kegiatan rapat, 8 diantaranya menerima penjelasan penghematan sesuai dengna Inpres dan 2 fraksi belum bisa memberikan keputusan.

Sedangkan kesimpulan secara keseluruhan Komisi V akan memperdalam lebih lanjut dengan para pejabat eselon I K/L dan akan memperjuangkan agar tidak ada pemotongan / penghematan terhadap anggran mitra kerjanya, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat yang akan mengakibatkan menurunnya kinerja dan pelayanan kepada rakyat.